Wali Kota Pekalongan Tegas Tolak WFH ASN, Pilih Ngantor Jalan Kaki Hingga Naik Sepeda

Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid, menyatakan secara tegas tidak sepakat dengan kebijakan penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Menurutnya, jika kebijakan tersebut diterapkan di wilayahnya, hal itu berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“Saya termasuk yang tidak setuju dengan WFH,” kata Adzan Arslan Djunaid, Rabu (1/4).

Ia menilai sistem kerja dari rumah dapat membuat ASN kurang optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Selain itu, menurutnya, ASN tetap menerima gaji penuh meski tidak hadir langsung di kantor.

"Tidak bekerja di kantor, tidak melayani langsung, tapi gajinya tetap utuh,” ungkapnya.

Pernyataan itu menegaskan kekhawatiran pemerintah daerah terhadap potensi menurunnya efektivitas pelayanan jika pegawai tidak bekerja secara langsung di lingkungan kantor.

Usulkan Hemat Energi Tanpa WFH

Sebagai alternatif, Afzan mendorong kebijakan penghematan energi tanpa harus mengurangi kehadiran ASN di kantor. Menurutnya, tujuan efisiensi energi tetap bisa tercapai dengan mendorong penggunaan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.

"Kalau tujuannya hemat energi, harus tetap datang kantor tapi opsinya jalan kaki atau naik sepeda,” ujarnya.

Ia menilai kondisi geografis Kota Pekalongan sangat memungkinkan untuk penerapan kebijakan tersebut. Jarak antarwilayah yang tidak terlalu jauh dinilai membuat mobilitas ASN relatif mudah.

"Kota Pekalongan masih terjangkau, jadi ASN masih bisa bersepeda. Kecuali kota besar seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya yang punya jarak tempuh panjang,” katanya.

Menurutnya, karakter kota yang tidak terlalu luas justru lebih cocok untuk pendekatan efisiensi energi tanpa menerapkan WFH.

WFH Dinilai Opsi Terakhir

Meski pemerintah pusat masih mengkaji hari pelaksanaan WFH, baik pada Rabu maupun Jumat, Afzan menilai pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk menentukan sikap sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

Ia menegaskan, tujuan utama kebijakan seharusnya berfokus pada efisiensi energi, bukan menjadikan WFH sebagai kebijakan utama.

"Jadi bukan semata-mata penerapan WFH sebagai kebijakan utama. Namun WFH hanya menjadi opsi terakhir jika kondisi benar-benar mendesak," ujarnya.

Klaim ASN Pekalongan Mendukung

Terkait respons dari kalangan ASN di Pekalongan, Afzan menyebut mayoritas pegawai justru memberikan dukungan terhadap alternatif kebijakan tanpa WFH tersebut.

"Malah mereka setuju,” ungkapnya.

Ia berharap kebijakan ini tetap mampu menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung upaya penghematan energi.

"Jadi dengan demikian, aktivitas pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa mengurangi produktivitas ASN," kata dia.