Kementerian ESDM
Berita Utama
Berita Terbaru
Berita Populer
-
Titik Unjuk Rasa di Jakarta Hari Ini, Ribuan Personel Gabungan Diturunkan untuk Mengamankan
-
Enam Mahasiswa hingga Driver Ojek Online Ditangkap Polisi, Diduga Hendak Bikin Rusuh Demo di DPRD Jabar
-
Gubernur Luthfi Persilakan Demo, Asal Tertib dan Tidak Ganggu Kepentingan Umum
-
Aksi HMI di Simpang Cikapayang Bandung Sempat Tutup Akses Menuju Jalan Dago
-
Giliran Mahasiswa ITB Kritik Prabowo-Gibran, Ajukan 4 Poin Tuntutan
Berita Utama Lainnya
-
-
-
-
-
-
bahlil lahadalia Direksi Pertamina Patra Niaga Raih Satyalancana Pembangunan dari Pemerintah, Apa Itu?
-
bahlil lahadalia Indonesia Pertahankan Pemanfaatan Batu Bara Demi Jaga Tarif Listrik dan Ketahanan Energi
-
bahlil lahadalia Bahlil Ungkap Pemerintah Dorong CNG Alternatif LPG 3 Kg untuk Efisiensi Energi Nasional
-
-
Percepatan Pengembangan Blok Masela bukan sekadar target produksi, melainkan langkah krusial melindungi kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global yang kian memanas.
Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk memperkuat Ketahanan Energi Nasional dengan memperluas sumber pasokan global dan mengoptimalkan produksi dalam negeri di tengah potensi gangguan distribusi dan gejolak harga minyak.
Peningkatan produksi mineral dan batu bara diyakini dapat memperkuat ekonomi Indonesia di tengah krisis global yang sedang berlangsung.
Menurut dia, pemakaian DME sebagai pengganti LPG perlu dihitung secara kumulatif untuk net social benefit.
Kementerian ESDM melaporkan bahwa pada tahun 2026, impor minyak bensin akan menyusut menjadi 59% dari total kebutuhan, turun dari 60,18% di tahun 2025.
Kementerian ESDM melaporkan uji coba B50 di sektor pertambangan memberikan hasil yang positif. Indonesia semakin mendekati target swasembada energi.
Pengujian B50 alat berat pertambangan dilakukan secara menyeluruh, meliputi pengujian kualitas bahan bakar, kinerja mesin, ketahanan operasional dan lainnya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan alokasi 3,5 juta ton CPO untuk Mandatori B50 mulai 1 Juli 2026, memperkuat ketahanan energi nasional dan berpotensi menghemat subsidi Rp48 triliun.
Langkah tersebut jadi kebijakan strategis pemerintah, selaras dengan yang telah dilakukan saat negara mengalihkan impor minyak mentah.
Pemerintah bersama perusahaan pengelola SPBU tengah mencari formulasi harga BBM non subsidi agar tidak memberatkan masyarakat.