Mengulik Sejarah URIPS, Uang Republik Indonesia Khusus Provinsi Sumatra

Pada era kolonial hingga pasca kemerdekaan Indonesia, peredaran mata uang masih bergantung dari Belanda dan juga Jepang.

Kala itu, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri sampai tahun 1946 akhirnya lahir Oeang Republik Indonesia atau ORI.

Peredaran ORI saat itu masih terbatas dan belum mampu mencakup seluruh wilayah Indonesia. Saat itu, ORI sudah dalam bentuk uang kertas dengan nomonal satu sen bergambar muka keris terhunus dan di sisi lainnya terdapat teks undang-undang.

Di Provinsi Sumatra banyak beredar mata uang Jepang yang sudah menjadi alat tukar sehari-hari masyarakat.

Akan tetapi, peredaran mata uang ini justru mengakibatkan inflasi, sehingga nilainya terus merosot dan harga-harga barang terus melambung.

Melonjaknya inflasi ini membuat Pemerintah Provinsi Sumatra harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Gubernur Sumatra saat itu, Mr. Teuku Muhammad Hasan telah memberlakukan ORI sebagai alat tukar dengan kurs satu rupiah dengan seratus rupiah uang Jepang.

Menteri Keuangan saat itu yang dijabat oleh Mr. Syarifuddin Prawiranegara menyarankan agar Provinsi Sumatra mencetak Promesse atau surat janji. Saran tersebut disanggah oleh Teuku Muhammad Hasan.

Dengan beragam negosiasi, akhirnya Provinsi Sumatra Utara mencetak uang kertas sendiri dengan nama URIPS (Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera) yang diberlakukan pada tanggal 8 April 1947.

URIPS ditandatangani oleh Kepala Jawatan Keuangan Propinsi Sumatera dan Direktur Bank Negara Indonesia di Pematang Siantar, dan Mr Teuku Muhammad Hasan sebagai Gubernur Sumatra.

Harga satu rupiah URIPS sama dengan satu rupiah ORI dan seratus rupiah uang Jepang.