Tahukah Anda? DPR Minta Perbanyak Sekolah Widyalaya di Bali, Solusi Serapan Lulusan Kampus Agama

Anggota DPR RI mendorong pemerintah daerah di Bali untuk memperbanyak Sekolah Widyalaya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan serapan lulusan kampus agama Hindu.

Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, mendesak pemerintah daerah di Bali untuk memperbanyak pembentukan Sekolah Widyalaya. Permintaan ini disampaikan dalam sesi reses Komisi VIII DPR RI di Denpasar, Jumat, sebagai langkah strategis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan serapan lulusan dari perguruan tinggi agama Hindu yang selama ini menghadapi tantangan pekerjaan.

Kariyasa Adnyana menyoroti minimnya jumlah sekolah formal bernuansa Hindu di Bali, yang ia sebut setara dengan madrasah. Padahal, Bali merupakan daerah dengan mayoritas penduduk beragama Hindu, sehingga kebutuhan akan pendidikan berbasis agama sangatlah relevan. Kondisi ini menyebabkan banyak lulusan kampus agama kesulitan mendapatkan posisi mengajar atau pekerjaan sesuai bidangnya.

Solusi yang diusulkan adalah dengan membangun Sekolah Widyalaya baru atau mengonversi sekolah swasta menjadi sekolah negeri. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi para guru dan tenaga pengajar berbasis agama Hindu. Dengan demikian, investasi pendidikan yang telah dikeluarkan oleh para mahasiswa dapat terbayar dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal.

Pentingnya Sekolah Widyalaya untuk Serapan Lulusan

I Ketut Kariyasa Adnyana mengungkapkan keprihatinannya atas jumlah Sekolah Widyalaya yang sangat sedikit di Bali. Ia menyayangkan kondisi ini, mengingat Bali adalah provinsi dengan mayoritas penduduk beragama Hindu. Keberadaan sekolah-sekolah bernuansa Hindu ini sangat krusial untuk menampung lulusan perguruan tinggi agama.

Menurutnya, ketiadaan Sekolah Widyalaya yang memadai menjadi kendala utama lemahnya serapan guru berbasis agama Hindu. Banyak lulusan kampus agama yang berpotensi tidak terserap di dunia kerja. Hal ini menimbulkan kerugian bagi individu maupun sistem pendidikan agama secara keseluruhan.

DPR RI menyarankan agar minimal setiap desa atau kecamatan memiliki Sekolah Widyalaya, mulai dari TK, SD, hingga SMP. Peluang untuk membangun atau mengonversi sekolah swasta menjadi negeri Sekolah Widyalaya juga dinilai sangat tinggi. "Swasta kan kembang kempis juga untuk pembiayaan, maka dari itu kalau kita dorong nanti bisa di-negeri-kan beberapa sekolah yang ada," ujar Kariyasa.

Konversi ini diharapkan dapat memberikan stabilitas finansial bagi sekolah dan menjamin ketersediaan lapangan kerja. Dengan demikian, para tamatan guru dan tenaga lain yang berbasis Hindu dapat memiliki prospek kerja yang lebih jelas dan terjamin.

Transformasi Kampus Agama dan Dukungan Pemerintah

Untuk mendukung pemenuhan sumber daya manusia di Sekolah Widyalaya, Kariyasa Adnyana juga mendorong peningkatan status perguruan tinggi agama. Salah satunya adalah mengubah STAHN Mpu Kuturan, salah satu perguruan tinggi Hindu, menjadi universitas. Transformasi ini diharapkan dapat menjadikan kampus berbasis agama lebih optimal.

Dengan status universitas, kampus dapat bergerak lebih leluasa dalam melahirkan lulusan-lulusan terbaik. "Kalau sekolah agama itu kalau hanya institut atau sekolah tinggi itu hanya seperti kolam atau waduk padahal semestinya kalau urusan sekolah agama itu harus seperti samudera," kata Kariyasa. Ia menambahkan bahwa Menteri Agama juga mendorong percepatan perubahan status ini.

Dewan juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait penyediaan lahan untuk peningkatan kapasitas kampus. Rencananya, akan ada hibah lahan di Gerokgak, Buleleng, untuk mendukung ekspansi. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan agama Hindu.

Kariyasa menegaskan bahwa dua institusi pendidikan ini, yaitu Sekolah Widyalaya dan perguruan tinggi agama, memiliki keterkaitan erat. Keduanya penting untuk menjaga kuantitas guru dan tenaga di bidang Agama Hindu serta menjamin keberlangsungan profesi mereka. Tanpa penyerapan yang baik, para lulusan akan menghadapi kesulitan setelah menempuh pendidikan yang panjang dan berbiaya besar.

Sumber: AntaraNews