Survei Indikator Politik 2026: Mayoritas Publik Puas atas Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo

Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia awal 2026 menunjukkan mayoritas publik merasa puas dengan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, memicu pertanyaan tentang dampaknya pada kepuas

Lembaga riset Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru pada awal tahun 2026 yang menyoroti tingkat kepuasan publik terhadap salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Survei ini secara spesifik mengukur respons masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan. Data menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan kepuasan atas pelaksanaan inisiatif penting ini.

Survei tersebut dilakukan dalam rentang waktu 15 hingga 21 Januari 2026, melibatkan 1.220 responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Metode wawancara langsung digunakan untuk mengumpulkan data, memastikan akurasi dan representasi yang memadai. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen, hasil survei ini memberikan gambaran yang kuat mengenai persepsi publik.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan temuan ini dalam sebuah konferensi pers di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa tingkat kepuasan yang tinggi terhadap Program Makan Bergizi Gratis ini berpotensi memiliki implikasi signifikan terhadap penilaian kinerja Presiden Prabowo secara keseluruhan. Hasil survei ini menjadi barometer penting bagi evaluasi program pemerintah.

Tingkat Kepuasan Publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis

Survei Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa sebanyak 72,8 persen publik menyatakan kepuasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Angka ini menunjukkan penerimaan yang cukup positif dari masyarakat terhadap inisiatif pemerintah tersebut. Burhanuddin Muhtadi menguraikan lebih lanjut bahwa dari persentase tersebut, 12,2 persen responden merasa "sangat puas" dan 60,6 persen lainnya menyatakan "cukup puas".

Meskipun mayoritas menunjukkan kepuasan, survei juga mengidentifikasi adanya kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya puas. Sebanyak 19,9 persen responden merasa "kurang puas" dan 4,5 persen menyatakan "tidak puas sama sekali" terhadap program MBG. "Jadi yang tidak puas per Januari 2026 itu kurang lebih seperempat," kata Burhanuddin.

Burhanuddin menambahkan bahwa tingkat kepuasan yang "cukup puas" ini sangat mungkin berubah tergantung pada kondisi dan kemampuan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengelola program. Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. Oleh karena itu, kinerja BGN menjadi krusial dalam mempertahankan atau bahkan meningkatkan kepuasan publik di masa mendatang. Pengelolaan yang efektif dan responsif terhadap masukan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan program jangka panjang.

Implikasi Kepuasan MBG pada Kinerja Presiden Prabowo

Tingkat kepuasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berdiri sendiri, melainkan juga memiliki korelasi dengan penilaian publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa kepuasan terhadap program MBG akan berimplikasi pada tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo. Hal ini mengindikasikan bahwa program strategis seperti MBG dapat menjadi cerminan keberhasilan pemerintahan di mata masyarakat.

Menariknya, survei juga menemukan adanya responden yang merasa tidak puas terhadap program MBG, namun masih tetap puas dengan kinerja Presiden Prabowo. Fenomena ini menunjukkan kompleksitas persepsi publik, di mana penilaian terhadap program spesifik dapat berbeda dengan penilaian terhadap pemimpin secara umum. Namun demikian, ada pula seperempat responden yang tidak puas terhadap MBG cenderung tidak puas dengan kinerja Presiden Prabowo.

Burhanuddin menekankan pentingnya bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk terus memperbaiki kualitas program MBG dan meminimalisir kasus-kasus negatif yang mungkin timbul, seperti insiden keracunan. "Jadi ini penting buat BGN untuk memperbaiki kinerjanya. Kalau misalnya program MBG ini ketidakpuasannya meningkat itu punya implikasi terhadap penilaian kinerja Pak Prabowo di mata publik," ujarnya. Peningkatan ketidakpuasan terhadap program dapat berdampak negatif pada citra dan penilaian publik terhadap presiden.

Sumber: AntaraNews