Survei: Kepercayaan Masyarakat ke Presiden Tertinggi Sejak Era Reformasi, Meski Kesejahteraan Ekonomi Rendah

Survei ISS yang dilakukan pada bulan Juli 2025 melibatkan 2.200 responden dari 38 provinsi dan mengukur tujuh aspek utama kualitas hidup masyarakat.

Indonesia Social Survey (ISS) baru-baru ini menerbitkan hasil survei yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto berada pada level yang tinggi. Namun, dalam hal kesejahteraan ekonomi yang berkaitan dengan kualitas hidup, hasilnya menunjukkan angka yang lebih rendah.

Direktur Eksekutif ISS, Whinda Yustisia, mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah saat ini mencapai angka 78 persen. Beberapa faktor yang menjadi pengungkit kepuasan ini meliputi kepuasan hidup, fasilitas pendidikan, rasa aman, serta kepercayaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, Menteri, TNI, dan proses demokrasi yang berlangsung.

"Kepercayaan terhadap Presiden bahkan mencapai angka tertinggi sejak era reformasi, yaitu 90,9 persen," dalam pernyataannya di Jakarta, yang dikutip pada Jumat (22/8).

Survei ISS yang dilakukan pada bulan Juli 2025 melibatkan 2.200 responden dari 38 provinsi dan mengukur tujuh aspek utama kualitas hidup masyarakat.

Aspek-aspek tersebut mencakup kesejahteraan psikologis dengan nilai 67,3, kesehatan yang memperoleh nilai 70,1, keamanan dengan nilai 72,3, kepercayaan sosial dan institusi mencapai 70,2, serta partisipasi politik yang bernilai 69,7.

Sementara itu, kesejahteraan ekonomi hanya mendapatkan nilai 42,6, dan kualitas lingkungan di angka 62,9. "Secara umum, masyarakat merasa cukup bahagia, sehat, aman, dan memiliki kepercayaan tinggi terhadap sesama serta lembaga negara. Namun, aspek ekonomi rumah tangga masih menjadi tantangan terbesar," ujar Whinda.

Program Unggulan

Salah satu inisiatif pemerintah yang mendapatkan sambutan sangat positif adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diingat oleh 67 persen responden secara spontan, dikenal oleh 89 persen, dan 82 persen responden menilai program ini bermanfaat.

Program Unggulan

Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden, Fitra Faisal menegaskan bahwa MBG merupakan program unggulan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal pengeluaran keluarga.

"Meski tidak menambah pendapatan langsung seperti bantuan tunai, MBG membantu mengurangi beban belanja harian. Misalnya, dua anak sekolah bisa menghemat pengeluaran hingga Rp600.000 per bulan," jelas Fitra.

Sampai Agustus 2025, program MBG telah menjangkau antara 12 hingga 20 juta penerima manfaat dan menyerap sekitar 290 ribu tenaga kerja. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp757,8 triliun untuk sektor pendidikan, yang mencakup renovasi 800 madrasah, 11.686 sekolah, serta peningkatan kualitas guru.

Anggaran MBG untuk Tahun 2026

Dalam berita sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penetapan anggaran sebesar Rp335 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kenaikan anggaran ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penerima MBG yang kini mencapai 82,9 juta orang.

"Alokasi anggaran untuk MBG 2026 kita alokasikan sebesar Rp 335 triliun," ujar Prabowo saat menyampaikan RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan dalam Sidang Paripurna DPR RI, di Jakarta, pada Jumat (15/8).

Selain itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa kenaikan anggaran untuk program prioritas ini dipicu oleh jumlah penerima yang terus meningkat, yakni sebanyak 82,9 juta orang, yang mulai berlaku sejak awal tahun 2026.

Serap Dana Sebesar Rp25 Triliun Setiap Bulan

"Awal tahun 2026 akan menjadi momentum bagi kita untuk bergerak cepat, di mana kita diperkirakan akan menyerap anggaran APBN sekitar Rp 25 triliun setiap bulannya. "Di awal tahun 2026 kita akan full speed dari awal tahun dan kita akan menyerap APBN kurang lebih Rp 25 triliun per bulan," ungkap Dadan dalam Konferensi Pers APBN 2026 dan Nota Keuangan, yang berlangsung di Kantor DJP, Jakarta, pada Jumat (15/8).

Dadan juga menjelaskan bahwa anggaran untuk MBG pada tahun 2025 ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang ditetapkan untuk tahun 2026. Hal ini disebabkan oleh jumlah penerima MBG yang akan meningkat secara bertahap, dengan target mencapai 82,9 juta orang pada akhir November 2025, seiring dengan selesainya pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Penyerapan MBG identik dengan jumlah penerima manfaat, jadi kenapa tahun ini rendah karena kita mulai dari sejumlah penerima manfaat 6 Januari (2025) itu hanya sekitar 300 ribu," jelasnya.

Dadan menambahkan, bahwa pada akhir tahun ini, jumlah penerima manfaat akan meningkat menjadi 82,9 juta, dan di awal tahun depan, kita akan bergerak cepat dengan angka tersebut.