Polemik RUU Pilkada, Anies Puji PDIP Konsisten Kawal Konstitusi

Demonstrasi tersebut tepat pada saat DPR yang dengan cepat kilat membuat RUU Pilkada.

Anies menyebut ada di sejumlah daerah yang pada akhirnya tidak memanfaatkan keputusan MK tersebut.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan aspirasi hingga menggelar aksi.

Masinton menyatakan tak sepakat dengan keputusan Baleg DPR RI bersama pemerintah

Unggahan itu disertai sejumlah foto, di antaranya foto Anies menunjuk spanduk bertuliskan "Doa Bersama untuk Demokrasi", "Demokrasi Jangan Dipasung".

PDIP akan tetap mendaftarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.

Hasilnya, sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD, dengan syarat tertentu.

Lewat keputusan MK tersebut, sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD

Hasto menyebut keputusan MK itu membuat PDIP bisa mengusung calon Gubernur di Jakarta

Peluang mencalonkan Anies itu pun terbuka lebar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus aturan baru bagi calon kepala daerah

Anies Baswedan menjadi pembicara Kajian Ramadan yang digelar di Masjid UGM, Senin (3/3).

Pramono Anung akan dilantik Presiden Prabowo menjadi Gubernur Daerah Khusus Jakarta di Istana Negara.

Jokowi tidak memenuhi undangan Pemprov Jakarta dalam acara perayaan malam tahun baru 2025 di Balai Kota Jakarta.

Anies dan Ahok nampak asyik berbincang akrab satu sama lain sebelum acara dimulai.

Pemprov Jakarta mengundang para mantan gubernur hadir dalam acara Bentang Harapan JAKasa di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12).

Hadir juga calon wakil gubernur nomor urut 2 Kun Wardana, calon wakil gubernur nomor urut 1 Suswono

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan **posisi PDIP sebagai partai penyeimbang** bukan sikap abu-abu, melainkan objektif-proporsional. Simak bagaimana PDIP akan bersikap terhadap pemerintah hingga 2029.

Ketua Bidang Politik DPP PSI Bestari Barus merespons tegas saat ditemui di Solo, Kamis (18/6/2026).

Menurut Said, sikap tersebut bukanlah posisi abu-abu maupun oposisi sebagaimana yang dikenal dalam sistem politik di sejumlah negara Barat.

Said Abdullah menegaskan bahwa PDIP tidak terlibat dalam aksi demonstrasi mahasiswa dan mengimbau pemerintah untuk lebih terbuka dalam mendengarkan kritik.