PKB Desak Pemerintah Atasi Dampak Banjir Lumbung Pangan Nasional Secara Luar Biasa

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak pemerintah bertindak luar biasa atasi dampak **Banjir Lumbung Pangan Nasional**. Ribuan hektare sawah terendam, mengancam kedaulatan pangan dan petani.

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong pemerintah segera mengambil langkah luar biasa. Ini untuk menangani dampak banjir yang meluas di sejumlah wilayah lumbung pangan nasional. Banjir tersebut dinilai sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan pangan.

Ribuan hektare sawah terendam, terutama di kawasan Pantura Jawa seperti Demak, Kudus, dan Pati, serta beberapa wilayah di Sumatera dan Sulawesi. Kondisi ini menyebabkan kerugian besar bagi para petani. PKB menekankan bahwa bencana ini bukan lagi kejadian rutin biasa.

Wakil Ketua Harian DPP PKB, Najmi Mumtaza Rabbany, menyampaikan keprihatinan mendalam. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir penuh untuk melindungi petani yang merupakan pahlawan pangan. Masalah ini menyangkut masa depan pangan dan kesejahteraan rakyat kecil.

Ancaman Serius Terhadap Kedaulatan Pangan Akibat Banjir

Banjir yang melanda berbagai daerah lumbung pangan nasional telah merendam ribuan hektare sawah. Situasi ini tidak bisa lagi dianggap sebagai bencana alam biasa. PKB melihatnya sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan pangan Indonesia.

Najmi Mumtaza Rabbany dari DPP PKB menyoroti keprihatinan atas kondisi petani. Banyak sawah terendam di Pantura Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Petani menghadapi kehilangan modal, sawah, dan harapan akibat bencana ini.

Kerugian petani diperkirakan menembus angka triliunan rupiah. Biaya tanam rata-rata mencapai Rp10–12 juta per hektare. Ancaman gagal panen menjadi semakin nyata di tengah kondisi ini.

PKB Mendesak Penanganan Jangka Pendek yang Komprehensif

PKB mendesak pemerintah untuk segera melakukan pendataan akurat dan transparan terhadap petani terdampak. Pemerintah pusat dan daerah diminta turun langsung ke lapangan. Ini untuk memastikan tidak ada petani yang terlewat dari skema bantuan.

Partai ini juga mendorong pemerintah menyiapkan kompensasi atau subsidi penggantian modal tanam secara langsung. Skema asuransi pertanian dinilai memiliki jangkauan terbatas. Alokasi anggaran darurat diperlukan agar petani dapat segera menanam kembali setelah air surut.

Selain itu, PKB mengingatkan potensi kenaikan harga beras nasional akibat penurunan produksi padi. Pemerintah diminta melakukan mitigasi stok pangan. Penting untuk tidak menjadikan kondisi ini alasan membuka keran impor beras yang menekan harga gabah petani.

Evaluasi Infrastruktur Pertanian untuk Jangka Panjang

PKB menuntut evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur pertanian dan tata ruang di wilayah lumbung pangan. Pembangunan nasional harus lebih berpihak pada kebutuhan dasar petani. Normalisasi sungai dan perbaikan jaringan irigasi menjadi prioritas utama.

Penguatan tanggul serta pembangunan waduk juga diperlukan. Manfaatnya harus langsung dirasakan di tingkat sawah. Banjir tahunan tidak boleh terus menjadi ritual yang menghantui petani.

Gus Najmi menegaskan bahwa infrastruktur pertanian harus menjadi prioritas. Ini adalah alarm keras bagi pemerintah untuk bertindak. Langkah-langkah ini penting demi keberlanjutan pertanian nasional.

Komitmen PKB Memperjuangkan Hak Petani

PKB menginstruksikan seluruh kader dan anggota legislatifnya untuk aktif mengawal penyaluran bantuan. Bantuan harus berjalan cepat dan tidak berbelit-belit. Petani membutuhkan solusi nyata hari ini, bukan janji prosedural.

Partai Kebangkitan Bangsa menegaskan akan terus berada di garis depan. Mereka akan memperjuangkan hak-hak petani secara konsisten. Kedaulatan pangan hanya dapat terwujud jika petani dilindungi dan disejahterakan.

Hal ini dicapai melalui kebijakan yang adil dan berpihak kepada mereka. Komitmen ini menunjukkan dukungan penuh PKB terhadap sektor pertanian Indonesia.

Sumber: AntaraNews