LIVE

Pemerintah Buka Opsi Kaji Ambang Batas Pilkada

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membuka opsi untuk mengkaji ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah.

ambang batas pilkada
Wamendagri Bima Arya Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI
Wamendagri Bima Arya Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI (@ 2024 merdeka.com)

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membuka opsi untuk mengkaji ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah. Awalnya dia menjelaskan bahwa ambang batas pencalonan yang tidak terlalu tinggi dan rendah mampu membuka banyak kesempatan dan menguatkan eksekutif di daerah.

"Tapi kenyataannya adalah tetap masih banyak juga yang melawan kotak kosong di daerah," kata Bima dalam Seminar "Menata Ulang Desain Sistem Pemilu di Indonesia" di Jakarta, Selasa (19/11). Demikian dilansir Antara.

Meski begitu, kata Bima, masih banyak juga pasangan calon kepala daerah yang melawan kotak kosong dalam pilkada. Hal ini membuat banyak kepala daerah yang memiliki keharusan untuk memenuhi ambang batas, sehingga partai politik mengalami situasi keterpaksaan untuk bergabung berkoalisi.

"Ini bermasalah ketika mencari mitra untuk menjadi pasangan dalam pencalonan pilkada," tambahnya.

Dari situasi ini, sambung Bima, muncul fenomena "kawin paksa" dimana calon kepala daerah terpaksa maju bersama dalam pilkada meski tidak menyukai pasangannya.

Beberapa riset juga menyebutkan sekitar 50 hingga 60 persen fenomena ini membuat konflik antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah.

Tujuan Kaji Ambang Batas Pilkada

Menurutnya, hal ini tidak bisa dibiarkan secara terus menerus. Untuk itu, perlu ada asesmen terhadap sistem pemilu.

"Salah satu opsinya adalah mengkaji threshold tadi baik ambang batas di atasnya tidak boleh terlalu banyak sehingga tidak boleh ada calon tunggal," jelas Bima.

Bima mengatakan upaya ini untuk menjaga demokrasi dan memiliki kesempatan dalam memilih pasangan untuk maju pilkada.

"Harus dibatasi supaya tetap pada demokrasi atau di bawahnya juga jangan terlalu tinggi supaya kita leluasa. Jadi bisa maju, kemudian calon wakilnya pun bisa dengan leluasa orang yang memiliki chemistry dengan calon kepala daerahnya," pungkas dia.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Raynaldo Ghiffari Lubabah
Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
DPD Bentuk Pansus Papua, Ini Tugasnya

{{caption}}
Komisi VIII DPR: Kalau LGBT Masif, Keberlanjutan Negara Terancam

{{caption}}
Asa Nelayan di Tengah Status Siaga Anak Krakatau

{{caption}}
DPR Dalami Persoalan Kuansing, Raja Juli Bakal Dipanggil

{{caption}}
Momen Prabowo Sambut Hangat PM Singapura di Istana Merdeka

{{caption}}
[Kolom Pakar] Prof Tjandra Yoga Aditama: 5 Hal WHO dan Tata Kelola Makanan

Topik Terkait
{{caption}}
Kepala Daerah Diminta Jaga Integritas Hadapi Beragam Tantangan

Kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain dinamika geopolitik, mereka juga harus mengawal program prioritas nasional.

Kemendagri
{{caption}}
Tantangan Otonomi Daerah Makin Kompleks, Kemendagri Kebut Desain Besar Penataan Daerah

Penyusunan Desartada ditargetkan selesai pada akhir 2026.

Kemendagri
{{caption}}
Wamendagri Bima Arya: Pemimpin Harus Berideologi Kuat dan Punya Nyali

Prinsip inklusivitas yang sama juga disebut berhasil menjadi landasan dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Wamendagri
{{caption}}
Wamendagri: Tantangan Kepala Daerah Semakin Kompleks, Tugas Tidak Mudah

Bima Arya menekankan kepala daerah saat ini dihadapkan tantangan rumit dan perlu memiliki kemampuan adaptasi, keterampilan, serta kemampuan untuk merespons.

Wamendagri
{{caption}}
Evaluasi Rekrutmen Politik Kepala Daerah Mendesak, Kunci Tekan Angka Korupsi Pejabat Publik

Angka korupsi kepala daerah masih tinggi meskipun langkah preventif sudah dilakukan. Evaluasi rekrutmen politik kepala daerah menjadi kunci untuk menekan praktik rasuah ini dan menciptakan pemerintahan yang bersih.

KPK
{{caption}}
Wamendagri: Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Urgent, Semakin Cepat Semakin Bagus

Menurut Bima, pemilihan kepala daerah lewat DPRD menjadi atensi. Dia menilai, pengesahan dilakukan semakin cepat maka semakin bagus.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Wamendagri Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD: Cari Akar Masalah Biaya Politik Tinggi

Wamendagri memastikan, pemerintah tidak akan terburu-buru menentukan kebijakan terkait hal tersebut.

Kepala Daerah Dipilih DPRD
{{caption}}
Wamendagri: Pilkada Serentak Harus Wujudkan Demokrasi Sejuk dan Damai

Upaya menjaga demokrasi damai perlu dikoordinasikan hingga ke tingkat instansi terkecil sesuai hierarki kewenangan.

Berita Update
{{caption}}
Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Masa Pilkada

Kemendagri telah memiliki situation room yang berfungsi untuk memonitor potensi persoalan yang terjadi di masa Pilkada.

berita kemendagri
{{caption}}
Budi Gunawan ke Kepala Daerah: Hati-hati Buat Kebijakan, Termasuk Penentuan UMP

Budi meminta kepala daerah untuk terus menjalin dan meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di daerah.

Budi Gunawan
{{caption}}
Putusan MK, Gerindra Buka Kesempatan Partai di KIM Calonkan Kadernya Dalam Pilkada

Muzani tetap berharap internal KIM tetap solid dalam Pilkada 2024 demi meraih kemenangan yang maksimal.

KIM Plus
{{caption}}
SOKSI Dorong Pilkada lewat DPRD: Evaluasi Dua Dekade Pilkada Langsung

Organisasi sayap Partai Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), mendorong wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan Pilkada langsung yang telah berjalan sekitar dua dekade.

demokrasi indonesia
{{caption}}
Pakar: Pilkada Tertutup Tak Jamin Kepala Daerah Berkualitas, Evaluasi Mendalam Diperlukan

Guru Besar Unand Prof. Asrinaldi menilai sistem Pilkada Tertutup melalui DPRD tidak otomatis menjamin kepala daerah berkualitas, memicu perdebatan evaluasi mendalam.

demokrasi lokal
{{caption}}
Hanya 57 Persen! Bupati Madina Ajak Bawaslu Evaluasi Rendahnya Partisipasi Pemilih Pilkada Madina

Bupati Madina Saipullah Nasution mendesak Bawaslu untuk mengkaji rendahnya Partisipasi Pemilih Pilkada Madina yang hanya 57 persen, memicu pertanyaan tentang kualitas demokrasi lokal.

bawaslu madina