Ketua MPR Soroti Kepala Daerah Angkat Tangan Atasi Bencana di Sumatra

Ketua MPR RI menanggapi tiga kepala daerah di Aceh yang menyatakan angkat tangan mengatasi dampak bencana banjir bandang dan longsor, menegaskan perlunya penanganan bersama.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyoroti pernyataan tiga kepala daerah di Provinsi Aceh yang menyerah dalam menanggulangi dampak bencana banjir bandang dan longsor. Situasi ini menjadi keprihatinan serius, mengingat bencana tersebut melanda tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Muzani menekankan bahwa penanganan dampak bencana yang masif ini harus dihadapi secara kolektif dan terkoordinasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Muzani kepada wartawan setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Selasa (2/12). Ketidakmampuan pemerintah daerah ini mengindikasikan skala bencana yang luar biasa, membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak. Kondisi ini juga memicu pertanyaan tentang kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana serupa di masa depan.

Tiga kepala daerah yang menyatakan ketidaksanggupan tersebut adalah Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi. Mereka secara terpisah mengungkapkan bahwa sumber daya dan kapasitas yang dimiliki daerah tidak memadai untuk mengatasi kerusakan dan kebutuhan korban pasca-bencana. Oleh karena itu, bantuan dari pemerintah pusat menjadi sangat krusial.

Tanggapan Ketua MPR dan Keprihatinan Bersama

Ahmad Muzani, Ketua MPR RI, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak bencana banjir bandang serta longsor. Ia menilai bahwa situasi darurat ini memerlukan upaya penanganan yang terintegrasi dari semua pihak. Pernyataan kepala daerah yang angkat tangan mengatasi bencana menjadi sinyal penting bagi pemerintah pusat untuk segera bertindak.

Muzani menegaskan, "Iya itu jadi keprihatinan juga, karena situasinya harus dihadapi secara bersama-sama." Ini menunjukkan bahwa MPR memandang bencana ini sebagai tanggung jawab nasional, bukan hanya lokal. Koordinasi antarlembaga dan tingkat pemerintahan menjadi kunci utama dalam mitigasi dan pemulihan pascabencana.

Tiga bupati di Aceh, yaitu Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, secara terbuka menyatakan ketidaksanggupan mereka. Ketidakmampuan ini mencerminkan betapa parahnya dampak bencana yang terjadi. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret dari pemerintah pusat sangat dinantikan untuk membantu daerah-daerah tersebut.

Jaminan Bantuan Pemerintah Pusat dari Mendagri

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, merespons ketidaksanggupan kepala daerah dalam mengatasi bencana dengan jaminan bantuan penuh dari pemerintah pusat. Menurut Tito, pemerintah pusat akan selalu turun tangan membantu, terlepas dari kemampuan daerah. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi warganya yang terdampak bencana alam.

Tito menjelaskan, "Pemerintah pusat, mau dia (pemda) masih mengatakan mampu, mau dia katakan menyerah, enggak mampu, pasti tetap akan bekerja, membantu dan itu sudah sejak hari pertama." Pernyataan ini memberikan kepastian bagi daerah yang terdampak bahwa mereka tidak akan dibiarkan sendiri. Bantuan akan terus mengalir untuk memastikan pemulihan berjalan optimal.

Pemerintah pusat juga melakukan penilaian mandiri terhadap kemampuan penanganan bencana di setiap pemerintah daerah. Mendagri menambahkan, "Kami menilai sendiri juga, mana-mana yang mampu, mana yang tidak. Yang kami anggap mampu pun kami bantu. Apalagi yang mengatakan sudah enggak mampu dan memang kami melihat wajar dia mengatakan enggak mampu, karena di daerah yang tersulit." Ini menunjukkan pendekatan proaktif pemerintah dalam mengidentifikasi dan mendukung daerah yang paling membutuhkan.

Dampak Bencana dan Kondisi Terkini di Sumatra

Bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra telah menimbulkan dampak yang sangat besar, dengan jumlah korban jiwa yang signifikan. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Selasa, total korban jiwa mencapai 744 orang, dan 551 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Angka ini menunjukkan skala tragedi yang membutuhkan penanganan darurat dan komprehensif.

Beberapa wilayah di tiga provinsi terdampak masih mengalami isolasi, terutama melalui jalur darat. Akses ke daerah-daerah ini hanya bisa dilakukan melalui jalur udara atau laut, mempersulit upaya distribusi bantuan dan evakuasi. Kondisi geografis yang sulit memperparah tantangan dalam penanganan bencana ini.

Daerah-daerah yang masih terisolasi di Aceh meliputi Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Sementara itu, di Sumatra Utara, wilayah yang sulit dijangkau antara lain Sibolga, sebagian Tapanuli Selatan, dan sebagian Tapanuli Utara. Di Sumatra Barat, beberapa kecamatan seperti Palembayan dan Tanjung Mutiara di Kabupaten Agam, Kecamatan Bayang di Kabupaten Pesisir Selatan, serta Kecamatan Malalo di Kabupaten Solok juga masih terisolasi, menunjukkan luasnya cakupan dampak bencana ini.

Sumber: AntaraNews