Ganjar Deklarasi Tak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pengamat: Mestinya Ada di Parlemen

Terkait hal itu, Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai, semestinya Ganjar berada di dalam parlemen jika tidak masuk dalam pemerintahan atau ingin mengkritisi pemerintahan mendatang.

"Kalau seandainya Ganjar beroposisi mestinya di parlemen, oposisi dalam on track ketatanegaraannya dilakukannya oleh partai politik, anggota partai politik yang ada di parlemen," kata Ujang saat dihubungi merdeka.com, Rabu (8/5).

"Ya kita-kita semua termasuk Ganjar, akademisi, civil society itu diistilahnya ya hanya mengkritisi pemerintah saja, istilahnya oposisi non-parlementer, tapi itu tidak dikenal dalam konteks ketatanegaraan. Tapi bagus-bagus saja mengkritisi pemerintah dan dalam konteks menolak masuk pemerintah saya tidak tahu apakah diminta atau tidak, bisa juga tidak diminta," jelasnya.

"Tapi dalam konteks itu, seandainya Ganjar ingin mengkritisi pemerintah di luar pemerintah itu bagus-bagus saja, positif-positif saja menurut saya," sambungnya.

Ia menegaskan, apabila nantinya Ganjar mengkritisi pemerintah secara perorangan atau pribadi maka kurang kuat. Hal ini dikarenakan dirinya yang tidak berada di dalam parlemen.

"Ya kurang kuat, memang bukan kekuatan dari parlemen. Tetapi kalau mau mengkritisi pemerintah silahkan-silahkan saja, bagus-bagus saja, yang penting kritiknya objektif, konstruktif dan berdasarkan data-data dan fakta, bukan berdasarkan sentimentil kan begitu," pungkasnya.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, maksud Ganjar Pranowo mendeklarasikan tak akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hasto menyebut, hal itu untuk menekankan bahwa dirinya tak akan menjadi salah satu menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

"Yang dimaksud oleh pak Ganjar bahwa beliau tidak akan bergabung untuk menjadi salah satu menteri dalam jajaran yg akan datang. Tentu sikapnya kita hormati," kata Hasto, kepada wartawan di Jakarta, dikutip Rabu (8/5).

Namun secara kepartaian, Hasto mengatakan, PDIP baru akan dibahas dalam Rakernas V pada bulan ini.

Dia menyebut arah PDIP untuk berada di dalam atau di luar sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Sikap politik PDIP apakah di dalam atau di luar pemerintahan itu akan dibahas dalam rakernas. Tapi Konstitusi partai menegaskan bahwa itu merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDIP," jelasnya.