Dedi Mulyadi Bicara Peluang KIM Plus Mempengaruhi Pilgub Jabar

Salah satu keputusan KIM Plus adalah mengusung mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sebagai bakal calon gubernur untuk Pilkada Jakarta.

Pengaruh Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang menghangat di partai tingkat pusat kemungkinan besar terjadi pula di Pemilihan Gubernur Jawa Barat. Dengan demikian, potensi adanya kotak kosong bisa terjadi.

Diketahui, KIM adalah koalisi partai yang mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu. Koalisi itu dihuni oleh Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat. Jelang Pilkada Serentak, muncul istilah KIM Plus untuk memperkuat aliansi mereka.

KIM Plus diartikan dengan melanjutkan kerjasama partai pendukung Prabowo-Gibran, namun bertujuan memenangkan kotestasi Pilkada, khususnya di wilayah strategis, yakni Provinsi Jabar, Jakarta dan Jawa Tengah.

Koalisi ini menambah partai lain untuk bergabung sesuai dengan kata plus yang disematkan. Beberapa yang sudah mengemuka adalah PKS, PKB hingga NasDem.

Salah satu keputusan yang sudah diambil oleh KIM Plus adalah mengusung mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sebagai bakal calon gubernur untuk Pilkada Jakarta 2024.

Di Pilgub Jabar, kader Gerindra, Dedi Mulyadi, meski belum mendapatkan surat resmi, merupakan salah satu kandidat yang belakangan muncul dicalonkan dari kubu KIM. Ia digadang-gadang akan dipasangkan dengan kader Partai Golkar.

Dedi Mulyadi pun tak menampik adanya kemungkinan KIM Plus bisa terjadi di Pilgub Jabar. "Ya politik mungkin saja KIM Plus di Jakarta, ada di jawa barat. Sangat mungkin," ucap dia saat ditemui usai menghadiri acara di Kota Bandung, Senin (19/8) dini hari.

Meski begitu, ia tidak lantas menyebut bahwa pengaruh itu serta merta membuat kontestasi diwarnai dengan kotak kosong. Partainya saat ini fokus menyiapkan sejumlah hal menjelang masa pendaftaran. Dalam waktu dekat, pasangan calon akan segera ditentukan.

"Jangan dulu kotak kosong, mutusin wakil gubernur Jabar saja belum. Prinsip kita ini bersedia mengarungi kontenstasi secara baik. Artinya, kita ada mitra kontestasi dari partai lain kita sambut dengan baik. Ketika semua partai bersepakat kita hormati itu namanya demokrasi," ucap dia.

Disinggung mengenai kriteria wakil, Dedi mengungkapkan bahwa siapapun bisa asal memiliki visi dan misi yang sama dalam menjalankan program.

"Kita jujur aja pelaksanaan tidak terletak pada wakil tapi pada harmoni kepala dserah sama DPRD agar visinya sama. Kalau bicara pemimpin harus ada wakil. Lalu yang bagaimana yang sesuai dengan visi gubernur," ucap dia.

Pembenahan Hutan jadi Salah Satu Fokus

Dedi Mulyadi menyebut bahwa salah satu fokus yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Jabar adalah mengembalikan fungsi hutan. Saat ini, pembangunan hunian hingga tempat wisata berjalan seakan tak memikirkan dampak ke depan.

Ia mencontohkan wilayah di Bandung Raya yang menurut dia kawasan hijaunya harus dibenahi.

"Kita jangan tergoda perkembangan pembangunan dengan ditandai semakin banyak pemukiman atau area perdagangan. Kita butuh hutan, butuh mata air lereng lereng yang ditanami pohon kuat. Menjamin ekosistem masyarakat adat, menjamin ekosistem di indonesia, perlindungan konservasi, selain kementerian lingkungan hidup, ya masyarakat adat dia melakikan perlindungan," ujar Dedi.