Bukan 'Kawin Paksa', DPP PDIP Minta DPC Bali Bertanggung Jawab Penuh, Apa Maksudnya?

DPP PDIP menegaskan tidak ada lagi praktik 'kawin paksa' dalam penentuan kepengurusan DPC di Bali. Djarot Saiful Hidayat meminta DPC bertanggung jawab penuh atas pilihan mereka.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan secara tegas meminta seluruh kepengurusan DPC PDIP di Bali untuk bertanggung jawab penuh atas jajaran baru mereka. Pernyataan ini disampaikan dalam Konferensi Daerah (Konferda) DPD PDIP Bali dan Konferensi Cabang (Konfercab) DPC PDIP Bali yang berlangsung di Denpasar pada Sabtu (18/10) lalu.

Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menjelaskan bahwa kebijakan baru ini menandai berakhirnya praktik "kawin paksa" dalam penentuan pengurus daerah. Setiap DPC kini memiliki kebebasan penuh untuk memilih jajaran mereka sendiri tanpa intervensi dari pusat.

Kebebasan ini datang dengan konsekuensi tanggung jawab besar untuk menjaga soliditas partai dan mencapai target kemenangan pada Pemilu serta Pilkada 2029. Djarot menekankan pentingnya menghindari perselisihan internal yang dapat merugikan tujuan politik partai di masa depan.

Kebijakan Baru DPP PDIP: Menghindari 'Kawin Paksa' untuk Soliditas Partai

Djarot Saiful Hidayat, dalam Konferda DPD PDIP Bali, secara gamblang menyatakan bahwa DPP PDIP tidak lagi menerapkan metode "kawin paksa" dalam pembentukan kepengurusan DPC. Keputusan ini diambil setelah evaluasi mendalam terhadap pengalaman sebelumnya yang menunjukkan dampak negatif dari intervensi pusat. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat otonomi daerah dalam menentukan pemimpinnya.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menceritakan pengalaman pahit di masa lalu, di mana "kawin paksa" justru menyebabkan keretakan di salah satu DPC PDIP. "Di periode yang lalu itu kawin paksa, dipaksakan ketua, sekretaris, dan bendaharanya, karena dipaksakan 6 bulan bulan madu sudah berlalu, perahu itu malah pecah menjadi tiga," ujar Djarot. Kondisi tersebut mengakibatkan pengurus berjalan sendiri-sendiri, melemahkan struktur partai.

Dengan keleluasaan yang diberikan saat ini, DPP PDIP menekankan bahwa Ketua DPC harus bertanggung jawab penuh atas pilihan mereka. Djarot menegaskan bahwa kepengurusan yang terbentuk secara mandiri akan dievaluasi secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepengurusan DPC PDIP Bali benar-benar mendukung tercapainya target partai di Pemilu dan Pilkada 2029.

Basis Kemenangan dan Kepercayaan DPD PDIP Bali

Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster, mengungkapkan bahwa pertimbangan utama dalam memilih ketua DPC di sembilan kabupaten/kota di Bali adalah berdasarkan kesuksesan mereka dalam meraih kursi legislatif dan eksekutif pada Pemilu 2024 lalu. Kriteria ini menjadi tolok ukur penting untuk memastikan kepemimpinan yang efektif. Koster menekankan bahwa hasil Pemilu 2024 menjadi pondasi kuat bagi PDIP Bali.

Koster menyoroti pencapaian signifikan PDIP di Bali, di mana perolehan kursi melebihi 50 persen, bahkan bertambah 14 kursi di DPRD kabupaten/kota. "Perolehannya melebihi 50 persen bahkan untuk DPRD kabupaten/kota bertambah 14 kursi dan pilkada dari sembilan kabupaten/kota kita bisa menang delapan dan pemilihan gubernur menang ini suatu pondasi bagus," ucap Koster. Kemenangan ini menunjukkan soliditas dan kekuatan partai di tingkat lokal.

Mengenai Ketua DPC Karangasem, I Gede Dana, yang sebelumnya gagal memenangkan kursi Bupati, Koster tetap memberikan kepercayaan. Meskipun kalah dalam pilkada, capaian legislatif di Karangasem dinilai sangat baik. "Meskipun pilkada kalah tapi pemilu legislatifnya naik di Karangasem, relatif masih bisa diberi kepercayaan," jelas Koster, menunjukkan bahwa evaluasi dilakukan secara komprehensif.

Berikut adalah daftar Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC PDIP Kabupaten/Kota se-Bali yang telah ditetapkan, mencerminkan hasil dari proses pemilihan yang kini lebih mandiri dan bertanggung jawab:

• DPC PDIP Badung: I Nyoman Giri Prasta (Ketua), I Wayan Adi Arnawa (Sekretaris), Ida Bagus Alit Sucipta (Bendahara)
• DPC PDIP Bangli: Sang Nyoman Sedana Artha (Ketua), I Wayan Diar (Sekretaris), I Ketut Suastika (Bendahara)
• DPC PDIP Buleleng: Gede Supriatna (Ketua), Ketut Ngurah Arya (Sekretaris), Ni Kadek Turkini (Bendahara)
• DPC PDIP Klungkung: Anak Agung Gede Anom (Ketua), I Made Satria (Sekretaris), I Wayan Misna (Bendahara)
• DPC PDIP Karangasem: I Gede Dana (Ketua), I Wayan Swastika (Sekretaris), I Wayan Sudira (Bendahara)
• DPC PDIP Tabanan: I Komang Gede Sanjaya (Ketua), I Nyoman Arnawa (Sekretaris), Anak Agung Nyoman Darma Putra (Bendahara)
• DPC PDIP Kota Denpasar: I Gusti Ngurah Gede (Ketua), I Kadek Agus Arya Wibawa (Sekretaris), I Ketut Suteja Kumara (Bendahara)
• DPC PDIP Gianyar: I Made Mahayastra (Ketua), I Ketut Sudarsana (Sekretaris), Ni Made Ratnadi (Bendahara)
• DPC PDIP Jembrana: I Made Kembang Hartawan (Ketua), Ni Made Sri Sutarmi (Sekretaris), I Gede Ngurah Patriana Krisna (Bendahara)

Sumber: AntaraNews