Agar Tak Gaduh, DPR Minta Pemerintah Sosialisasikan Tapera ke Masyarakat

Bagaimana sebenarnya awal mula Tapera lahir di Indonesia?

KIP menyayangkan pemerintah tidak melakukan sosialisasi Tapera secara masif terlebih dahulu kepada publik.

Moeldoko menyebut penerapan iuran Tapera kepada pegawai swasta dan mandiri sebagai upaya mempermudah masyarakat Indonesia untuk membangun rumah.

Pemerintah mengimbau pekerja maupun perusahaan tetap tenang terkait penetapan Program Tapera yang baru diluncurkan pemerintah.

Wapres sekali lagi meyakinkan bahwa dana masyarakat di Tapera aman dan nanti akan dikembalikan.

Jusuf Kalla mendukung kebijakan Tapera ini dihidupkan kembali pemerintah, agar setiap masyarakat mempunyai rumah.

Dua kementerian ini diminta aktif melakukan sosialisasi Tapera agar tidak menuai kecaman publik terus menerus.

"Kalau memungkinkan bisa dihold sambil sosialisasi masif itu lebih baik," kata Bamsoet

Menurut JK, Tapera bukan yang hal baru dan sebenarnya bertujuan baik agar setiap masyarakat punya rumah.

Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) 21/2024 yang merupakan perubahan dari PP 25/2020 untuk iuran Tapera.

Rancangan Undang-Undang Tapera pernah dikeluarkan dari Prolegnas 2014.

Pemanggilan ini dilakukan agar tidak adanya kesalahpahaman atas aturan tersebut.

Pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi komitmen pemerintah untuk membangun dan memperbaiki sedikitnya 21.000 rumah di wilayah Tanah Papua.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Pangkalpinang menjajaki kerja sama keuangan syariah yang strategis. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas layanan, mendukung UMKM, dan mempercepat digitalisasi. Bagaimana dampaknya b

Rieke menilai, kewajiban iuran yang dibebankan kepada pekerja dan pemberi kerja bertentangan dengan kondisi riil lapangan.

MK menyatakan pasal utama dari UU Tapera, yakni Pasal 7 ayat (1), bertentangan dengan konstitusi sehingga berimplikasi pada pasal-pasal lainnya.

Untuk bisa mendapatkan peluang pembiayaan perumahan, MBR tidak harus menabung sebanyak nilai rumah yang akan dibutuhkan.

Persyaratan pembiayaan Tapera terbatas kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

BP Tapera mencatat penyaluran FLPP rumah subsidi telah mencapai 77.532 unit per 11 Juni 2026, menunjukkan tren positif dan tingginya minat masyarakat, terutama generasi muda, terhadap program ini.

Rencana perpanjangan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun menjadi inovasi signifikan untuk mendukung kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Indonesia.

Menteri PKP Maruarar Sirait resmi memperpanjang tenor cicilan rumah subsidi menjadi 30 tahun, sebuah langkah strategis yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan mempercepat Program 3 Juta Rumah.

Pemerintah Provinsi Papua berencana membangun 14.000 unit rumah pada tahun 2026, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan penataan ruang. Program Pembangunan Rumah Papua ini akan dimulai di wilayah pesisir perkotaan dan membutuhkan sinergi.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan Keputusan Menteri terkait rusun subsidi dapat terbit pada bulan Januari 2026 ini, diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengatasi backlog hunian di perkotaan dan menyediakan hunian layak.

BP Tapera mengumumkan penyaluran FLPP 2025 berhasil mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, dengan nilai fantastis Rp34,64 triliun yang menjangkau ratusan ribu unit rumah.