VIDEO: Rapat Panas! DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan "Tanggung Jawab pada Masyarakat!"

Komisi I DPR memutuskan akan menggelar raker membahas ledakan di SMAN 72 Jakarta.

Deddy Sitorus mempertanyakan tanggung jawab negara, terkait masalah lahan milik masyarakat.

Menurutnya jual beli sertifikat ISO dapat mengganggu kinerja sehingga tidak dapat bekerja dengan maksimal.

Komisi VI DPR menggelar rapat dengann jajaran direksi Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN)

Budi Ari sempat diberondong pertanyaan namun enggan meladeni.

Komisi I DPR melakukan rapat kerja bersama Kominfo dan Badan Siber dan Sandi atau BSSN, Kamis (27/6).

Komisi I DPR memanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Terjadi debat panas ketika Menteri Budi Arie dicecar tajam terkait kebocoran tersebut.

Dalam rapat tersebut, DPR merasa tidak ada kekompakkan antara Menkominfo dan BSSN.

Pimpinan Rapat Komisi I, Meutya Hafid emosi karena Telkom mengumumkan data yang diretas tidak bisa diselamatkan

Menkominfo, Budi Arie mengungkapkan, sejumlah dampak dari serangan peretas ini kepada pusat data nasional

Dalam catatan TB Hasanuddin, di kurun waktu lima tahun ini selalu mendapat laporan adanya serangan cyber.

Melakukan pengaturan ulang kata sandi secara berkala tidak sepenuhnya menjamin keamanan dari serangan hacker.

Kelompok peretas Iran Handala mengumumkan mereka berhasil membobol email mantan Kepala Mossad Tamir Pardo.

Kelompok peretas bernama Handala menyatakan pada Jumat bahwa Patel “sekarang akan menemukan namanya di antara daftar korban peretasan yang berhasil”.

Kondisi ini memunculkan generasi baru ancaman siber yang lebih cepat, adaptif, dan semakin sulit dideteksi oleh sistem keamanan konvensional.

Munculnya teknologi seperti PromptLock dan ransomware yang berbasis AI seharusnya menjadi peringatan serius bagi ekosistem digital di Indonesia.

Namun, dalam budaya populer, 'hacker' lebih sering dikaitkan dengan peretas keamanan yang memiliki pengetahuan tentang celah keamanan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat tata kelola keamanan siber dengan dukungan BSSN, menyiapkan strategi komprehensif menghadapi ancaman digital yang terus berkembang.

Komisi XIII DPR RI mendesak evaluasi menyeluruh terhadap layanan Surat Dukungan Work and Holiday Visa (SDUWHV) Imigrasi, menyoroti kendala sistem dan transparansi data pemohon.

Kampanye ini merupakan bagian dari komitmen Bank Saqu untuk terus mendampingi nasabah, memastikan mereka dapat bertransaksi secara aman dan nyaman.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan 27 bank dan lembaga penyedia kartu kredit untuk melaporkan transaksi, sekaligus memastikan kerahasiaan dan keamanan data nasabah sesuai regulasi terbaru terkait Kewajiban Laporan Transaksi Kartu Kredit DJP.

Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali menegaskan komitmen penguatan keamanan siber saat berkunjung ke Badan Siber dan Sandi Negara di Sawangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kerja sama antara TNI Angkatan Laut dan BSSN semakin solid dalam membangun sistem pertahanan negara yang adaptif dan tangguh.