VIDEO: Rapat Panas! DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan "Tanggung Jawab pada Masyarakat!"

Komisi I DPR memutuskan akan menggelar raker membahas ledakan di SMAN 72 Jakarta.

Deddy Sitorus mempertanyakan tanggung jawab negara, terkait masalah lahan milik masyarakat.

Menurutnya jual beli sertifikat ISO dapat mengganggu kinerja sehingga tidak dapat bekerja dengan maksimal.

Komisi VI DPR menggelar rapat dengann jajaran direksi Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN)

Budi Ari sempat diberondong pertanyaan namun enggan meladeni.

Komisi I DPR melakukan rapat kerja bersama Kominfo dan Badan Siber dan Sandi atau BSSN, Kamis (27/6).

Komisi I DPR memanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Terjadi debat panas ketika Menteri Budi Arie dicecar tajam terkait kebocoran tersebut.

Dalam rapat tersebut, DPR merasa tidak ada kekompakkan antara Menkominfo dan BSSN.

Pimpinan Rapat Komisi I, Meutya Hafid emosi karena Telkom mengumumkan data yang diretas tidak bisa diselamatkan

Menkominfo, Budi Arie mengungkapkan, sejumlah dampak dari serangan peretas ini kepada pusat data nasional

Dalam catatan TB Hasanuddin, di kurun waktu lima tahun ini selalu mendapat laporan adanya serangan cyber.

Sepanjang tahun 2025, sektor jasa keuangan di kawasan APAC mengalami 52% dari total serangan hacker global.

Modus social engineering atau rekayasa sosial tercatat menjadi penyebab utama kerugian akibat kejahatan siber.

Sejumlah pengguna Instagram mengalami pembobolan akun oleh hacker yang memanfaatkan celah keamanan pada Meta AI.

Peretas Handala mengklaim mereka mendapatkan identitas 69 tentara Israel yang diduga terlibat dalam pencegatan armada Global Sumud Flotilla belum lama ini.

Melakukan pengaturan ulang kata sandi secara berkala tidak sepenuhnya menjamin keamanan dari serangan hacker.

Kelompok peretas Iran Handala mengumumkan mereka berhasil membobol email mantan Kepala Mossad Tamir Pardo.

Dharma Pongrekun mendesak MK meninjau ulang UU Kesehatan, khawatir berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, terutama terkait amandemen IHR WHO dan kebebasan berkeyakinan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat tata kelola keamanan siber dengan dukungan BSSN, menyiapkan strategi komprehensif menghadapi ancaman digital yang terus berkembang.

Komisi XIII DPR RI mendesak evaluasi menyeluruh terhadap layanan Surat Dukungan Work and Holiday Visa (SDUWHV) Imigrasi, menyoroti kendala sistem dan transparansi data pemohon.

Kampanye ini merupakan bagian dari komitmen Bank Saqu untuk terus mendampingi nasabah, memastikan mereka dapat bertransaksi secara aman dan nyaman.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan 27 bank dan lembaga penyedia kartu kredit untuk melaporkan transaksi, sekaligus memastikan kerahasiaan dan keamanan data nasabah sesuai regulasi terbaru terkait Kewajiban Laporan Transaksi Kartu Kredit DJP.

Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali menegaskan komitmen penguatan keamanan siber saat berkunjung ke Badan Siber dan Sandi Negara di Sawangan.