VIDEO: Klarifikasi Menko Yusril Viral Soal Prabowo Perintahkan Wapres Gibran Kerja di Papua

Gibran membeberkan tugas apa saja yang diembannya sebagai wakil presiden.

Pembentukan Komite Eksekutif ini merupakan amanat Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus Papua.

Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi buka suara terkait ketidakhadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat Presiden Prabowo Subianto.

Wapres Gibran mengatakan penentuan lokasi tugas, termasuk jika diminta berkantor di IKN, sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.

“Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus,"

Pernyataan Gibran itu berkaitan dengan usulan sejumlah partai politik di DPR yang memintanya berkantor di IKN.

Gibran akan memimpin Badan untuk percepatan pembangunan di Papua dibantu oleh sejumlah menteri.

DPR mengingatkan beragam persoalan mengenai Papua menyusul tugas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mempercepat pembangunan Papua.

Gibran menegaskan, sebagai pembantu presiden dirinya siap ditugaskan di mana pun dan kapan pun.

Dia menegaskan, penugasan itu bukan datang dari Presiden Prabowo Subianto.

"Tugas wapres mengkoordinasikan di tingkat atas saja," kata Tito

Yusril mengatakan Gibran mendapat tugas khusus pertama dari Presiden Prabowo Subianto untuk menangani sejumlah persoalan di Papua

RS tetap membuka open trip pendakian meski surat edaran Pemkab Halmahera Utara sejak 17 April 2026 sudah menutup total seluruh aktivitas di Gunung Dukono.

PT PP melakukan perubahan jajaran direksi dan komisaris. Faizal Rahmad masuk direksi, sementara sejumlah nama baru mengisi dewan komisaris.

Kekerasan seksual bukan hanya tindak pidana, tetapi juga melanggar hak atas pendidikan korban.

Fimela mengajak para peserta untuk tidak hanya fokus pada penampilan fisik, tetapi juga memahami pentingnya penerimaan diri.

Adapun PT DSI merupakan BUMN yang dibentuk untuk mengelola tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA).

Indonesia berencana untuk mengimpor 100 ribu unit tabung CNG 3 kg dari China guna melakukan uji coba penggunaan di segmen rumah tangga.

Yusril mengatakan pemerintah hingga kini masih kesulitan menghubungi para jurnalis Indonesia tersebut.

Yusril menyampaikan bahwa di Universitas Mataram dan UIN Mataram, pelaksanaan nobar film dilarang hanya karena masalah prosedur administratif.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan Pemerintah Terbuka Kritik Akademisi, bahkan yang tajam sekalipun, sebagai masukan penting untuk perbaikan kebijakan, bukan ancaman.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah menyambut baik kritik akademisi yang tajam, bahkan Presiden Prabowo mempersilakan kritik, di tengah kasus Feri Amsari.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.

Pemerintah menargetkan revisi UU Pemilu rampung dalam 2,5 tahun masa pemerintahan untuk memberi waktu persiapan Pemilu 2029.