VIDEO: Jagoan PDIP di Pilgub Jakarta Anies, Ahok dan Andika Perkasa

PDIP batal umumkan Anies Baswedan untuk Pilkada Jakarta hari ini.

Usulan diputuskan usai DPD PSI Jakbar menggelar sidang pleno daerah pada Minggu 7 Juli 2024 di kantor DPD PSI Jakarta Barat.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan setiap partai memiliki jagoan masing-masing di Pilkada Jakarta.

PKB ingin menjodohkan Anies dengan Kader PDIP Ini di Pilkada Jakarta

Ahok menyebut, Anies memang masuk bursa dan menjadi salah satu dari 10 nama yang diusulkan di Jakarta.

DPD PDIP Jakarta mengusulkan Anies Baswedan maju Pilgub Jakarta 2024.

Saat ini, kata Pantas, soal nama yang akan diusung di Jakarta ada di tangan DPP PDIP.

Petinggi PDIP menilai Anies paling cocok berpasangan dengan kader PDIP di Pilkada Jakarta

Selain Anies, nama mantan Panglima TNI Andika Perkasa juga terjaring oleh DPD PDIP DKI Jakarta

PDIP Jakarta telah mengirimkan surat rekomendasi bakal calon gubernur untuk Pilkada Jakarta 2024 ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

Surat rekomendasi itu sudah diserahkan sebelum rapat kerja nasional (Rakernas) PDIP ke-V digelar.

Hasto merespons nama Anies yang dilirik Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk Pilkada Jakarta 2024.

Ridwan Kamil mengakui sedang mengalami banyak ujian sulit yang melelahkan bila diceritakan satu per satu.

DPRD Jakarta mengumumkan penetapan Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030.

Dia membanggakan dirinya mempunya jurus 'silat' untuk memenangkan calon-calon yang usung PDIP

KPU Jakarta bakal mengembalikan sisa anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 senilai Rp356 miliar kepada Pemerintah Provinsi.

KPU resmi menetapkan Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel sebagai pasangan Cagub-Cawagub Jakarta terpilih periode 2025-2030.

Pramono belum membocorkan siapa saja yang akan menjadi anggota tim transisi

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan **posisi PDIP sebagai partai penyeimbang** bukan sikap abu-abu, melainkan objektif-proporsional. Simak bagaimana PDIP akan bersikap terhadap pemerintah hingga 2029.