Usai dari Brunei, Prabowo Akan Buka Sidang Parlemen OKI
Kehadiran Presiden Prabowo mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendukung penguatan kerja sama antarnegara anggota OKI, terutama melalui diplomasi parlemen.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka secara resmi Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Anggota OKI (PUIC) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu malam (14/5). Prabowo akan hadir pukul 19.30 WIB, setelah menyelesaikan kunjungan kenegaraannya di Brunei Darussalam.
"Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan menghadiri dan secara resmi membuka Sidang ke-19 Session of the Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pukul 19.30 WIB," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, kepada wartawan.
Yusuf menegaskan, kehadiran Presiden Prabowo mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendukung penguatan kerja sama antarnegara anggota OKI, terutama melalui diplomasi parlemen.
"Kehadiran Presiden Prabowo dalam pembukaan sidang merupakan bentuk dukungan dan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama antarnegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), khususnya melalui jalur diplomasi parlemen," katanya.
Jembatan Perdamaian Dunia Islam
Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani mengatakan, Indonesia siap menjadi negara jembatan menuju kemakmuran dan perdamaian bersama di dunia Islam.
Mardani juga menekankan pentingnya lahirnya Deklarasi Jakarta dari pertemuan ini, sebagai hasil konkret dari pertemuan parlemen negara-negara OKI.
"Kita belum punya tata kelola pemerintahan yang baik, kita belum punya institusi yang dipercaya, sehingga pertumbuhan ekonomi kita belum baik, transparansi akuntabilitas belum baik, masyarakat miskin belum terlayani, pendidikan kita belum berkualitas," tegas Mardani di Kompleks Parlemen, Selasa (13/5).
Konferensi PUIC ke-19 berlangsung sejak 12 hingga 15 Mei 2025 dan dihadiri oleh Ketua serta anggota parlemen dari negara-negara anggota OKI, serta sejumlah negara dan organisasi pengamat.