TP PKK Trenggalek Sejahterakan Hak Anak Lewat Program Desa Nol Perkawinan di Bawah Umur

Novita Hardini Berhasil Bawa Praktik Baik Mensejahterakan Hak Anak dengan Program Desa Nol Perkawinan Anak

Seluruh kader terus bergerak membangun komitmen di semua lini PKK sampai pada tingkat dasa wisma

TP PKK Trenggalek Sejahterakan Hak Anak Lewat Program Desa Nol Perkawinan di Bawah Umur

Angka perkawinan anak yang masih cukup tinggi di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur menjadi perhatian khusus bagi tokoh inspiratif penggerak pemberdayaan perempuan, Novita Hardini.

Bersama TP PKK Trenggalek, ia berhasil menekan angka perkawinan usia anak dengan signifikan. Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, memilih Trenggalek sebagai rumah rujukan belajar praktik baik yang di selenggarakan pada tanggal 1 Agustus 2023 di Kabupaten Trenggalek.

Novita Hardini menegaskan seluruh kader terus bergerak membangun komitmen di semua lini PKK sampai pada tingkat dasa wisma untuk mewujudkan Desa Nol Perkawinan Anak serta aktif menggelar kampanye pencegahan perkawinan anak dielemen organisasi masyarakat, forum perempuan, forum anak, forum pemerintah desa dan kabupaten.

Inisiator Program Sepeda Keren (Sekolah Perempuan Disabilitas, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya) berparas ayu ini mengatakan bahwa pencegahan perkawinan anak ini adalah menjadi tanggung jawab bersama.

Konsistensi praktik baik dalam mensejahterakan hak anak inilah yang akhirnya bisa membawa Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan angka perkawinan anak dari tahun 2021 sebesar 7.67% menjadi 3.80% ditahun 2022, dan menjadi 2,1% pada semester 1 tahun 2023 ini.

Cegah perkawinan anak sendiri merupakan komitmen bersama antara pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, tokoh agama, pengadilan agama dan beberapa pihak terkait lainnya. Semuanya sepakat untuk membuat SOP perkawinan usia anak.

Tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada anak. Kalau dulu cegah perkawinan anak ini, masyarakat merasa dihalang halangi dan sekarang ini tidak.

Para orang tua sudah banyak yang sadar bawasannya undang-undang perkawinan anak menetapkan batas usia minimal diperbolehkan dalam perkawinan itu 19 tahun.

Menunjang hal tersebut Pemkab Trenggalek telah membentuk pusat pembelajaran keluarga yang berfungsi memberikan edukasi pola pengasuhan yang benar dan sebagainya.

Setiap anak yang mau menikah dengan alasan apapun itu wajib dilakukan assesment oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang diasuh oleh psikolog dari Dinas Sosial.

Kemudian kepala desa boleh mengeluarkan formulir N1 kalau sudah ada rekomendasi dari Puspaga. Upaya ini dirasa cukup sangat efisien mencegah perkawinan anak.

"Hari ini, Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek dipilih untuk menceritakan best practice apa saja yang Trenggalek telah lakukan untuk menekan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Trenggalek," tutur Novita Hardini, Ketua TP PKK Trenggalek kepada awak media, Selasa (1/8).

"Beberapa inovasi dan langkah strategis yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK tidak hanya ketika saat ini, tapi sejak tahun 2019 sudah menjadi perhatian kami tentang bagaimana memberikan kemerdekaan yang benar-benar merdeka bagi anak anak," Imbuh tokoh perempuan itu.

Ketika ditanya bagaimana pandangannya terhadap issue pernikahan usia anak, dirinya menjawab lugas. Menurutnya, hal itu harus diikuti dengan ilmu yang mumpuni.

"Bagi saya, ilmu pengetahuan itu adalah kunci, karena saya merasakan bagaimana menjadi anak yang pernah diminta dan bertumbuh dalam budaya yang percaya bahwa menikah itu guna mengangkat derajat ekonomi keluarga. Namun saya menolak dengan penuh keyakinan," ujarnya.

"Saya yakin, tanpa ilmu dan pengetahuan, derajat kemiskinan lah yang akan meningkat. Jadi, Bagi seluruh anak diluar sana, kita harus pahami, bahwa kita tidak butuh siapapun selain diri kita sendiri untuk bisa membantu masa depan kita. Maka dari itu tujuan utamanya haruslah meningkatkan kapasitas diri, supaya bisa menjadi pelindung bagi kita sendiri kedepannya," lanjut Novita.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim, Arumi Bachsin menyebutkan pernikahan usia anak, memiliki tantangan berbeda beda setiap daerah.

Arumi menjelaskan, Kabupaten Trenggalek telah menunjukkan kiprahnya dalam melahirkan berbagai Inovasi yang bisa menjadi inspirasi bagi Kabupaten / Kota yang ada di Jawa Timur.

Baik komitmen kepala daerahnya, hingga Ketua TP PKKnya, Kabupaten Trenggalek dipilih karena keberhasilannya menekan perkawinan usia anak di Kabupaten Trenggalek," ucap Arumi.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur ini memuji upaya pencegahan perkawinan anak Kabupaten Trenggalek yang dianggap baik, karena angkanya yang semakin baik.

"Trenggalek semakin ke sini penurunannya semakin sangatlah signifikan. Kalau dilihat Trenggalek adalah kabupaten yang cukup dingin dan daerah-daerah cukup dingin ini biasanya bahaya. Cuaca yang mendukung sehingga banyak anak yang kemudian ingin cepat menikah. Tetapi karena komitmen banyak pihak sehingga dapat menekan angka pernikahan anak sangat luar biasa. Dari tahun ke tahun angka perkawinan anak semakin menurun," tekannya.