Terungkap Penyebab Pembentukan Koperasi Merah Putih Masih Terkendala di Papua

Yandri menegaskan, pembentukan Koperasi Merah Putih berbeda dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menargetkan seluruh desa di Indonesia memiliki Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Juni 2025. Namun, hingga pertengahan bulan ini, Papua menjadi satu-satunya wilayah yang masih menghadapi hambatan dalam pendiriannya.

“Koperasi Merah Putih sekarang yang sudah musdesus sudah 100 persen, memang tinggal Papua. Saya sudah ke Papua kemarin, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah memang ada persoalan,” ujar Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, saat ditemui di Tangerang, Senin (16/6).

Menurut Yandri, ada sejumlah faktor utama yang menjadi kendala di Papua, mulai dari tantangan geografis, jarak antarwilayah, keterbatasan sumber daya manusia, hingga jumlah penduduk di tiap desa.

“Maka untuk Papua kita ada afirmasi khusus supaya koperasi bisa terbentuk. Tapi kalau untuk Papua, 100 persen musyawarah desa khusus (Musdesus) sudah ke akta notaris, insya Allah akhir Juni. Badan hukum Koperasi Desa Merah Putih sudah on the track,” jelasnya.

Beda dengan BUMDes

Yandri menegaskan, pembentukan Koperasi Merah Putih berbeda dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, koperasi ini tunduk pada regulasi koperasi yang diatur dalam undang-undang.

“Kalau Koperasi Merah Putih itu tunduk dengan Undang-Undang Koperasi di situ. Ada keanggotaan, sisa hasil usaha, kemudian ada simpanan wajib, simpanan pokok. Sementara BUMDes kan enggak, seperti perusahaan privat seperti PT dan CV dan juga tidak akan benturan. BUMDes jalan, kopdes jalan,” ujarnya menegaskan.

Untuk memastikan Papua tidak tertinggal dari daerah lain, Yandri menyebut pihaknya telah melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk kepala daerah di seluruh tingkat pemerintahan.

“Kita sudah minta gubernur sebagai Satgas Provinsi, Bupati dan Wali Kota sebagai Satgas untuk melakukan pendampingan dan pengawalan agar Papua tidak ketinggalan dari daerah lain. Saya dan Pak Wamendes sebagai penanggung jawab wilayah Papua terus koordinasi supaya bisa kita bantu. Akhir Juni rampung, sehingga 12 Juli Hari Koperasi semua terbentuk koperasi Indonesia semua,” kata Yandri.

Ia menambahkan, pendirian koperasi di tiap desa akan disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing. Tidak akan ada paksaan pada desa yang belum memiliki kesiapan usaha.

“Maka mapping usaha, maka Kemendes mapping apa potensi desa masing-masing. Kita enggak akan memaksakan desa yang enggak ada potensinya,” pungkasnya.

Program Pemuda Pelopor di 75 Ribu Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terus mendorong kemandirian desa melalui peran aktif pemuda-pemudi desa. Kedua kementerian berkomitmen memperkuat program pembekalan kemandirian guna meningkatkan pembangunan ekonomi pedesaan dan mengentaskan kemiskinan.

“Kami meyakini pemuda di desa dengan arahan positif pembangunan dengan membangun desa dari bawah untuk pemerataan pembangunan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan akan cepat kita capai,” kata Menteri Desa PDTT Yandri Susanto usai menghadiri Apel Pemuda Pelopor Siaga Membangun Desa di Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Senin (16/6/2025).

Yandri menegaskan, Kemendes PDTT dan Kemenpora akan menggerakkan pemuda-pemudi di 75 ribu desa di seluruh Indonesia agar ikut aktif membangun wilayahnya masing-masing.

“Kami bersama Kemenpora akan melaksanakan ke semua desa di seluruh Indonesia. Karena sekarang sedang dilaksanakan festival membangun desa, salah satunya pemuda-pemudi pelopor desa,” ujarnya.

Menurut Yandri, pemuda pelopor desa ke depan diharapkan terlibat aktif dalam koperasi merah putih, unit-unit usaha desa, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia juga mendorong partisipasi pemuda dalam isu-isu strategis lainnya.

“Termasuk prestasi olahraga, memberantas narkoba, aktif dalam kegiatan olahraga dan isu lingkungan. Memastikan bahwa pemuda memiliki peran strategis dalam bersama-sama mengawal Asta Cita Presiden Prabowo,” cetus Yandri.

Ia menyebut langkah konkret selanjutnya adalah mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk aktif dalam pembangunan di segala lini desa.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menjelaskan, program Pemuda Pelopor sebelumnya telah berjalan di tingkat provinsi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Kini program tersebut diturunkan ke level desa.

“Pemuda pelopor kita turunkan lagi di tingkat desa, ada 75 ribu desa. Kita kuatkan lima hal: kewirausahaan, sosial budaya, lingkungan, teknologi, dan sosial kemasyarakatan. Nanti kita memiliki minimal 75 ribu sampel di setiap desa pada lima sektor ini, pemuda-pemudi berkarya,” jelas Dito.

Ia berharap program ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat pengelolaan dana desa.

“Berharap ini menjadi penggerak desa dan ke depan mampu kelola dana desa, BUMDes, dan koperasi desa. Karena dengan kita bina lima sektor ini, desa kita akan lebih maju,” pungkasnya.