Ratusan Tenaga Honorer RSUD Raden Mattaher Jambi Mogok Kerja, Ini Tuntutannya

Akibatnya, antrean pasien yang ingin mendaftar di bagian pelayanan menjadi tidak terhindarkan.

Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher di Jambi mengalami gangguan pada Senin (7/10) pagi akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan tenaga honorer terhadap manajemen rumah sakit.

Akibatnya, antrean pasien yang ingin mendaftar di bagian pelayanan menjadi tidak terhindarkan.

"Antrean sangat panjang, di meja pelayanan hanya ada dua petugas. Saya sudah menunggu sejak jam 9, sudah dua jam belum dipanggil," ungkap seorang pasien yang sedang menunggu di bagian pendaftaran.

Warga dari luar daerah tersebut terpaksa menunggu di luar, sementara di dalam, banyak orang berdesakan menanti giliran. Ratusan pegawai honorer terpaksa melakukan aksi protes ini karena merasa tidak mendapatkan kejelasan mengenai status pekerjaan mereka.

Mereka menuntut peningkatan gaji dan mempertanyakan mengapa nama mereka tidak terdaftar dalam database. Selain itu, mereka juga melakukan mogok kerja untuk menuntut kepastian status dan mengkritik proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dianggap tidak adil. Selama ini, tenaga honorer tersebut telah menjadi pilar utama dalam pelayanan rumah sakit.

"Nama kami tidak terdaftar dalam database, sehingga kami tidak bisa mengikuti seleksi PPPK. Banyak dari kami yang telah mengabdi selama bertahun-tahun," jelas Perwakilan Honorer, Said Purhan.

Menurut Said, sekitar 700 tenaga honorer yang berunjuk rasa berasal dari kalangan perawat dan pelayanan. Mereka menuduh rumah sakit pemerintah ini tidak memperhatikan nasib pegawai honorer yang selama ini menjadi andalan dalam pelayanan kesehatan.

"Mohon perhatian, kesejahteraan kami sebagai honorer sangat berisiko. Meskipun status kami adalah honorer BLUD, kami berharap dapat dimasukkan ke dalam database," pinta Said.

Setelah aksi unjuk rasa di halaman rumah sakit, mereka dipanggil oleh manajemen untuk berdialog. Para tenaga honorer kemudian berkumpul di gedung Diklat RSUD, di mana mereka bertemu dengan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher, dr Herlambang, dan Kepala BKD Provinsi Jambi, Hendrizal.

Respon Manajemen RSUD Raden Mattaher Jambi

Sementara itu, Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Jambi, dr Herlambang, menegaskan bahwa pelayanan rumah sakit tidak terganggu oleh aksi unjuk rasa tersebut. Ia menjamin bahwa aktivitas pelayanan tetap berlangsung.

"Tidak, pelayanan masih berjalan. Sebagian staf tetap hadir," ungkap Herlambang.

Ia juga menolak anggapan bahwa ratusan tenaga honorer melakukan unjuk rasa, menyatakan bahwa mereka hanya terlibat dalam diskusi yang difasilitasi oleh manajemen rumah sakit.

"Masalah mengenai tidak terdaftarnya honorer dalam database dan seleksi PPPK adalah ranah Badan Kepegawaian Negara," jelas Herlambang.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, Hendrizal, menjelaskan bahwa kewenangan terkait tenaga honorer yang tidak terdaftar bukan berada di tangannya. Ia menambahkan bahwa sejak 28 November 2022, database tenaga honorer telah ditutup.

"Isu ini bukan hanya terjadi di Jambi, tetapi juga di tingkat nasional. Kami sudah mengusulkan 700 honorer ini, namun ketentuan ada di pusat," kata Hendrizal.