Polisi: 40 Rumah Dibakar dan 94 Orang Terluka dalam Ricuh Pilkada Papua Tengah

Peristiwa itu menyebabkan 12 orang meninggal dunia, ratusan lainnya luka-luka, dan ratusan bangunan terbakar.

Bentrokan kembali terjadi antara dua kelompok pendukung calon bupati dan wakil bupati Puncak Rabu (2/4).

Polisi berhasil menguraikan massa melalui pasukan PHH dengan SOP yang ada

Kericuhan mewarnai sejumlah wilayah saat pesta demokrasi perdana digelar serentak tersebut.

Data KPU lokasi pembakaran di TPS 2 Desa Renah Kayu Embun (RKE), Kecamatan Kumun Debai dan juga di TPS 1 Desa Koto Limau Manis, Kecamatan Koto Baru.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan Pilkada di Puncak Jaya, Papua ricuh.

Kerusuhan terjadi di Bima, sejumlah kotak suara dibakar

Melalui tayangan video yang diperlihatkan PDIP, memang terlihat banyak aparat yang masuk di tengah proses rekapitulasi suara.

Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid memberikan langsung Surat Keputusan (SK) DPP PKB kepada pasangan tersebut di Kantor DPP PKB, Kamis (22/8)

Partai Golkar memberikan dukungan kepada Anggota DPR dari Partai Demokrat Willem Wendik sebagai calon Gubernur Papua Tengah.

PKB Putuskan Dukung Willem Wendik di Pilkada Papua Tengah

Komnas HAM menyatakan serangan yang menewaskan warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, adalah pelanggaran HAM. Temukan mengapa insiden ini memicu keprihatinan serius.

BPJS Kesehatan Jayapura mencatat pembayaran klaim JKN sebesar Rp235 miliar hingga Februari 2026, menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan layanan kesehatan optimal bagi peserta di Papua.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan bahwa program Bedah Rumah di Papua melibatkan enam provinsi dan mencakup total 42 kabupaten/kota.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua terus mengoptimalkan program Kas Keliling BI Papua untuk memastikan uang rupiah layak edar tersedia di daerah 3T, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya merawat rupiah.

Pemerintah Kota Jayapura mengingatkan pentingnya Kesadaran Lingkungan Jayapura di tengah potensi bencana banjir akibat kebiasaan membuang sampah dan aktivitas merusak alam.

Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua gencar memperjuangkan Perlindungan Tanah Adat Papua melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) demi mencegah praktik jual beli lahan yang merugikan masyarakat adat.