Peningkatan Pendidikan Kalbar: Disdik Catat Tren Positif Indikator Utama

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat mencatat tren positif dalam **peningkatan pendidikan Kalbar**, terlihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang terus meningkat, menjadi momentum refleksi Hardiknas 2026.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi momen penting untuk merefleksikan capaian sektor pendidikan di Kalimantan Barat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Provinsi Kalimantan Barat mengumumkan adanya tren positif dalam indikator pendidikan daerah tersebut. Plt Kepala Disdik Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Faisal, menyatakan bahwa peningkatan ini terlihat jelas dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu indikator utama yang menunjukkan tren positif adalah peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS). Capaian ini secara langsung berdampak pada penurunan angka putus sekolah di wilayah Kalimantan Barat. Peningkatan RLS ini menjadi cerminan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan pendidikan bagi masyarakat.

Faisal menjelaskan, rata-rata masyarakat Kalimantan Barat kini mampu mengenyam pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi tersebut. Berbagai program dan kebijakan telah diimplementasikan untuk mencapai tujuan ini.

Capaian Indikator Pendidikan Kalimantan Barat

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kalimantan Barat menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2025. Angka RLS mencapai 8,07 tahun, meningkat 0,29 tahun dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 7,78 tahun. Capaian ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Kalimantan Barat kini dapat menempuh pendidikan hingga setara kelas II Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Selain RLS, Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami peningkatan yang menggembirakan, dari 12,68 tahun menjadi 12,69 tahun. Angka HLS ini menggambarkan peluang anak usia sekolah di Kalimantan Barat untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan mendekati perguruan tinggi. Ini menunjukkan adanya prospek pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda.

Kenaikan RLS menjadi indikator krusial dalam menilai keberhasilan upaya menekan angka putus sekolah. Hal ini mencerminkan peningkatan keberlanjutan pendidikan hingga jenjang dasar dan menengah pertama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya memperkuat fondasi pendidikan untuk masa depan yang lebih cerah.

Strategi Pemprov Kalbar Dorong Pemerataan Akses Pendidikan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen penuh untuk mendorong pemerataan pendidikan di seluruh wilayahnya. Upaya ini dilakukan melalui berbagai strategi, termasuk penguatan akses pendidikan, penyediaan tenaga pendidik yang berkualitas, serta pembangunan fasilitas sekolah yang memadai. Pemenuhan kebutuhan buku dan sarana pendukung lainnya juga menjadi prioritas utama.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, peningkatan kualitas pendidikan juga diwujudkan melalui revitalisasi sarana prasarana. Pada tahun 2025, sebanyak 26 SMA di Kalimantan Barat telah direhabilitasi dengan total anggaran mencapai Rp36,16 miliar. Rehabilitasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi siswa.

Selain itu, upaya menekan angka putus sekolah diperkuat melalui implementasi program Retrieval. Program ini mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 88 Tahun 2021, yang secara khusus menyasar siswa putus sekolah agar dapat kembali melanjutkan pendidikan mereka. Inisiatif ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan.

Program Retrieval dan Dampaknya

Pada tahun 2025, program Retrieval berhasil menjangkau lima siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan memberikan bantuan finansial. Setiap siswa menerima bantuan sebesar Rp2 juta per bulan, sehingga total anggaran yang dialokasikan selama satu tahun mencapai Rp120 juta. Bantuan ini mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari biaya administrasi sekolah, perlengkapan belajar, transportasi, konsumsi, penginapan, hingga uang saku.

Untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran stimulus ini, Syarif Faisal menjelaskan bahwa penerima bantuan diusulkan oleh satuan pendidikan. Data yang terkumpul kemudian diverifikasi secara ketat oleh bidang terkait, termasuk bidang PSMK, dan pengawas sekolah. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa bantuan tersalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Faisal menegaskan bahwa persoalan putus sekolah tidak hanya disebabkan oleh motivasi belajar yang rendah, tetapi juga faktor ekonomi dan keterbatasan akses pendidikan. Dengan adanya bantuan rutin ini, siswa diharapkan dapat kembali fokus bersekolah tanpa terbebani oleh kebutuhan dasar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap berbagai upaya ini mampu menekan angka putus sekolah secara signifikan.

Sumber: AntaraNews