Pemulihan Bencana Sumatra, 500 Rumah Ditargetkan Rampung Dibangun Desember 2025

Satuan Tugas Penanggulangan Bencana mendesak kementerian dan lembaga segera mengalokasikan anggaran untuk Percepatan Rehabilitasi Sumatra di Aceh, Sumut, dan Sumbar, demi pemulihan pascabencana.

Prabowo meminta perkembangan pemulihan di wilayah terdampak bencana dilakukan berkala.

Sektor pelayanan dasar juga menjadi perhatian utama. Seluruh fasilitas kesehatan terdampak di tiga provinsi dilaporkan tetap berfungsi.

Teddy dan Mualem membahas perkembangan konkret pemulihan pascabencana di Aceh.

Pemerintah menggelar rapat Satgas Pascabencana Sumatra membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Kemudian, Direktur Utama Waskita, Adhikarya, Wijaya Karya (WK), Nindya Karya, Hutama Karya (HK), Pembangunan Perumahan (PP), dan Brantas Abipraya.

Presiden Prabowo Subianto telah mengecek langsung 600 unit pertama yang dibangun BPI Danantara pada 1 Januari 2026.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bersama BUMN lainnya aktif membangun 600 unit hunian sementara (huntara) bagi korban bencana di Sumatra, ditargetkan selesai pada 8 Januari mendatang, sebagai bagian dari upaya pemulihan komprehensif.

Seskab Teddy mengatakan pemerintah, TNI-Polri, relawan, serta masyarakat bekerja keras siang dan malam untuk memulihkan daerah terdampak bencana.

Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh terhadap Percepatan Pembangunan Rumah Korban Banjir Sumatra, menargetkan penyelesaian 15.000 unit rumah dalam tiga bulan untuk warga terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pemerintah menargetkan Pembangunan Hunian Korban Bencana Sumatera sebanyak 15.000 unit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rampung dalam tiga bulan untuk percepatan penanganan pascabencana.

Dalam akun Instagram, Seskab Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan 15.000 unit hunian bagi warga terdampak bencana Sumatra.

Tito menjelaskan, pembangunan huntap diprioritaskan bagi warga yang rumahnya rusak berat maupun hilang akibat bencana.

Di tengah keterbatasan tersebut, Milawati memilih untuk bangkit. Bersama keluarganya, ia membuka usaha kecil di kawasan huntara.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028.

Saat ini penanganan bencana di Sumatra telah memasuki tahap pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hingga 11 Juni 2026, sejumlah kementerian dan lembaga telah menerima alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Kementerian Keuangan.

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan penambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak.

BNPB bergerak cepat menangani empat kubangan raksasa di Nokilalaki Sigi akibat gempa bumi, dengan metode khusus untuk menjaga kelestarian Taman Nasional Lore Lindu dan mencegah potensi banjir bandang yang mengancam warga.

BWS Sulawesi II Gorontalo mempercepat Penanganan Darurat Sungai Didingga di Kecamatan Biau setelah tanggul jebol memicu banjir bandang, mendesak perbaikan permanen demi keselamatan warga.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan percepatan pemulihan Irigasi Anai di Padang Pariaman yang rusak akibat banjir bandang akhir 2025. Ribuan hektare lahan pertanian bergantung pada irigasi ini, dan pemulihan

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyalurkan Bantuan Banjir tahap kedua berupa jaminan hidup (jadup) dan stimulan ekonomi bagi ribuan kepala keluarga terdampak banjir bandang, dengan fokus pada validasi data penerima.

Tim ANTARA menyusuri Aceh untuk melihat sejauh mana Rekonstruksi Pascabencana Aceh berjalan, mengungkap kisah pilu dan harapan di tengah Ramadan.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) kembali menyalurkan bantuan bagi penyintas banjir bandang di Aceh Tamiang, sekaligus merencanakan pembangunan sumur bor untuk solusi air bersih jangka panjang.