Bencana Sumatra

Hingga 11 Juni 2026, sejumlah kementerian dan lembaga telah menerima alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Kementerian Keuangan.

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan penambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak.

Menurut Tito, pelibatan pihak ketiga dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat normalisasi sungai.

Pemerintah daerah diharapkan dapat berbagi peran dan tanggung jawab dengan pemerintah pusat guna menghindari tumpang tindih pekerjaan di lapangan.

Hal itu untuk memastikan berbagai proyek penanganan jalan, jembatan, tanggul, dan pengendalian sungai berjalan sesuai target.

Pemerintah telah menyiapkan dukungan kebijakan dan anggaran sehingga seluruh kementerian dan lembaga perlu bergerak cepat.

Tomsi menyampaikan pentingnya sinergi dalam pembiayaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera tahun 2026

Tito menjelaskan, sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari, percepatan koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk mengawal fase transisi.

Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejak masa darurat, tanggap darurat, hingga menuju pemulihan.

Pemerintah telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun kepada daerah terdampak.

Bantuan tersebut disalurkan ke sejumlah wilayah yang terdampak bencana, meliputi 49 sekolah di Aceh, 15 sekolah di Sumatera Utara dan lainnya.

Pembentukan Satgas di tingkat provinsi akan menjadi kunci dalam memastikan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Untuk mempercepat pemulihan tersebut, pemerintah tidak hanya mendorong pembukaan kembali aktivitas usaha, tetapi juga memberikan dukungan nyata.

Total, Rp537,22 miliar telah tersalurkan untuk stimulan perbaikan sebanyak 26.849 unit rumah, melanjutkan penyaluran bertahap yang pada Maret 2026.

Adapun seluruh Pustu di Sumatera Barat telah kembali beroperasi sepenuhnya, menandakan percepatan pemulihan yang merata di wilayah tersebut.

Tito menegaskan, percepatan pendataan menjadi fondasi utama dalam mempercepat pembangunan huntap.

Kepuasan masyarakat ini berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan lembaga survei Cyrus Network.

Praja IPDN kontingen Bali ini dikirim bersama 730 praja lain oleh Kementerian Dalam Negeri untuk membersihkan 42 titik lokasi.

Jumlah pengungsi yang telah pindah ke huntara dihitung berdasarkan data terbaru dibandingkan dengan akhir tahun 2025.

Tito meminta pemerintah daerah segera membentuk tim khusus untuk mempercepat proses pendataan di lapangan.