Kasatgas Tito Ungkap Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Progres Signifikan

Pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028.

Saat ini penanganan bencana di Sumatra telah memasuki tahap pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Satuan Tugas Penanggulangan Bencana mendesak kementerian dan lembaga segera mengalokasikan anggaran untuk Percepatan Rehabilitasi Sumatra di Aceh, Sumut, dan Sumbar, demi pemulihan pascabencana.

Pemerintah telah menyiapkan dukungan kebijakan dan anggaran sehingga seluruh kementerian dan lembaga perlu bergerak cepat.

Tito menjelaskan, masa tanggap darurat telah dilalui dan kini wilayah terdampak berangsur memasuki tahap transisi menuju pemulihan.

Tito menyampaikan bahwa target penyelesaian rehabilitasi & rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun.

Kasatgas Tito memberikan apresiasi kepada Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang telah menyalurkan bantuan secara simbolis di Aceh Timur.

Menurut Tito berbagai skema bantuan telah disiapkan pemerintah bagi masyarakat terdampak banjir di wilayah Sumatera.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan Presiden Prabowo Subianto mengerahkan seluruh kekuatan untuk percepat pemulihan pascabencana di Sumatera, menunjukkan komitmen pemerintah pusat.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengecek sekaligus meninjau progres rekonstruksi pascabencana di wilayah tersebut.

Menurut Tito, saat ini pemerintah bersama pihak terkait terus bekerja keras untuk mempercepat pemulihan, termasuk dari sisi infrastruktur.

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan terkini mengenai pemulihan bencana dari Mendagri Tito Karnavian, dengan 10 kabupaten terdampak yang diharapkan normal dalam dua bulan.

Di tengah keterbatasan tersebut, Milawati memilih untuk bangkit. Bersama keluarganya, ia membuka usaha kecil di kawasan huntara.

Hingga 11 Juni 2026, sejumlah kementerian dan lembaga telah menerima alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Kementerian Keuangan.

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan penambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak.

Menurut Tito, pelibatan pihak ketiga dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat normalisasi sungai.

Pemerintah daerah diharapkan dapat berbagi peran dan tanggung jawab dengan pemerintah pusat guna menghindari tumpang tindih pekerjaan di lapangan.

Terbitnya Renduk menjadi tonggak penting dalam perjalanan pemulihan wilayah terdampak.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemulihan ekonomi masyarakat pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.

Program tersebut dirancang untuk memberikan dukungan jangka panjang bagi komunitas terdampak bencana, khususnya memperkuat akses dan kualitas pendidikan.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus menggenjot rehabilitasi lahan pertanian di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, demi ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mengakselerasi Revitalisasi Sekolah Terdampak Bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, memastikan ribuan siswa dapat kembali belajar denga

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyalurkan restrukturisasi kredit sebesar Rp17,4 triliun kepada ratusan ribu nasabah terdampak bencana di Sumatera, menegaskan komitmennya dalam mendukung pemulihan ekonomi regional.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memastikan Kualitas Kredit BTN tetap terjaga baik di tengah kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak bencana banjir di Sumatera.