Pemkot Kupang dan Imigrasi Perkuat Pencegahan TPPO serta Layanan Publik

Pemerintah Kota Kupang dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang mempererat sinergi dalam upaya pencegahan TPPO dan peningkatan layanan keimigrasian di Mal Pelayanan Publik, guna melindungi warga dan memudahkan akses masyarakat.

Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang kini memperkuat kolaborasi. Sinergi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Kupang. Selain itu, kerja sama ini juga fokus pada upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menjadi perhatian serius.

Wali Kota Kupang, Christian Widodo, menegaskan pentingnya isu TPPO dan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Menurutnya, Satgas pencegahan TPPO harus memiliki kewenangan dan dukungan anggaran yang kuat agar dapat bekerja secara efektif. Hal ini termasuk pengawasan di bandara dan pelabuhan, mengingat posisi strategis Kota Kupang.

Christian Widodo menyambut baik kehadiran layanan keimigrasian di MPP Kota Kupang. Inisiatif ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus paspor dan layanan keimigrasian lainnya. Kehadiran Imigrasi di MPP diproyeksikan mampu memangkas jarak, waktu, serta biaya layanan bagi warga.

Penguatan Satgas dan Edukasi Pencegahan TPPO

Wali Kota Kupang Christian Widodo menekankan pentingnya Satgas pencegahan TPPO yang tidak hanya ada di atas kertas. Satgas tersebut harus diberi kewenangan penuh dan dukungan anggaran yang memadai agar dapat berfungsi efektif. Penegasan ini mencakup peran Satgas di titik-titik vital seperti bandara dan pelabuhan untuk mengawasi potensi praktik TPPO.

Selain itu, Wali Kota juga mendorong penguatan edukasi hingga tingkat kelurahan melalui kolaborasi erat dengan pihak Imigrasi. Program ini akan memanfaatkan Petugas Imigrasi Pembina Desa/Kelurahan. Mereka akan bertugas untuk melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai bahaya TPPO dan migrasi non-prosedural.

Meskipun banyak kasus TPPO terjadi di wilayah kabupaten, Kota Kupang memiliki posisi strategis sebagai daerah perlintasan. Oleh karena itu, Kota Kupang harus menjadi contoh dalam penguatan sistem pencegahan TPPO. Komitmen ini menunjukkan keseriusan Pemkot dalam melindungi warganya dari kejahatan transnasional.

Dukungan Pemberdayaan bagi Pekerja Migran Purna

Christian Widodo menyatakan kesiapan Pemkot Kupang untuk mendukung program pemberdayaan bagi pekerja migran yang kembali ke daerah asal. Program ini dirancang agar para PMI purna tidak kembali terjebak dalam pola migrasi berisiko. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya perlindungan menyeluruh.

Program pemberdayaan tersebut mencakup berbagai aspek penting. Di antaranya adalah pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing, pendampingan psikologis untuk pemulihan mental, serta penguatan komunitas purna PMI. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Pemkot Kupang menegaskan komitmennya untuk membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan instansi vertikal lainnya. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Selain itu, kolaborasi ini juga bertujuan untuk memperkuat perlindungan warga dari berbagai ancaman, termasuk TPPO.

Inovasi Layanan Keimigrasian dari Kantor Imigrasi Kupang

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, Ma’mum, menyampaikan kesiapan penuh pihaknya dalam menghadirkan layanan keimigrasian. Layanan ini akan tersedia secara berkala di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Kupang. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi.

Ma’mum turut memaparkan sejumlah program unggulan yang telah disiapkan oleh Kantor Imigrasi Kupang. Program-program tersebut meliputi Paspor Simpatik dan Eazy Passport. Inovasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat dalam mengurus dokumen keimigrasian.

Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-75, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang kembali melaksanakan program Paspor Simpatik. Program ini memberikan kemudahan akses layanan pembuatan paspor bagi masyarakat dengan memanfaatkan waktu libur. Sementara itu, Eazy Passport adalah layanan jemput bola dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang melayani pengurusan paspor kolektif (minimal 50 orang) dengan mendatangi langsung lokasi seperti kantor, perumahan, sekolah, atau komunitas, tanpa perlu datang ke kantor imigrasi.

Sumber: AntaraNews