Pemerintah Targetkan Pengentasan Miskin Ekstrem Turun Nol Persen di 2026, Ini Tiga Strateginya
Indonesia masih mencatatkan 1,13 persen atau 3,17 juta penduduk yang tergolong miskin ekstrem.
Menteri Koordinator Pemberdayan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar menegaskan, program prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen harus tercapai di tahun 2026. Berdasarkan data BPS, Indonesia masih mencatatkan 1,13 persen atau 3,17 juta penduduk yang tergolong miskin ekstrem.
Menurut Cak Imin, cara mengatasinya adalah dengan terus bergerak mewujudkan program nasional 'Membangun dari Desa dan dari Bawah'.
"Strategi utama penanggulangan kemiskinan terdiri dari tiga pilar: pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat; kedua, mendorong peningkatan penghasilan masyarakat; dan ketiga, menekan keberadaan kantong-kantong kemiskinan," jelasnya saat meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lapangan Mini Soccer Wangisagara, Majalaya, Bandung, seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu, (21/6).
Dalam hal tersebut, lanjut Ketua Umum PKB ini, peran aktif pemerintah daerah, terutama para camat, lurah dan kepala desa sangat dibutuhkan. Utamanya, dalam menjaga akurasi dan pembaruan data DT-SKSEN yang dilakukan setiap triwulan.
Dia pun merekomendasikan agar pemerintah daerah seperti di kabupaten/kota dapat memperluas program padat karya serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat melalui penguatan kelembagaan seperti BUMDes, operasionalisasi SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), dan pengembangan koperasi desa.
"Untuk itu Rp200 triliun dana bantuan milik pemerintah akan kita konsolidasikan pada level produktif. Dengan visi, seluruh jenis bansos sampai pada level produktif memberdayakan. Cara kerja bantuan pemerintah membutuhkan sinergi, kolaborasi semua pihak," ujarnya.
Sebagai informasi, puncak kegiatan dari kunjungan Cak Imin adalah peresmian SPPG yang dikelola BUMDes Niagara. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menko PM, dilanjutkan dengan peninjauan langsung terhadap kesiapan operasionalisasi SPPG.
Tercatat, fasilitas SPPG dibangun secara mandiri melalui dana BUMDes dan telah mencapai progres fisik sebesar 97 persen. SPPG dirancang untuk melayani kebutuhan gizi masyarakat dengan kapasitas hingga 3.600–4.000 penerima manfaat, serta membuka lapangan kerja bagi 47 warga lokal.
"Ini merupakan wujud konkret komitmen pemerintah untuk mencapai target besar dalam agenda pembangunan sosial. Pendirian SPPG merupakan langkah desa dalam memperkuat ketahanan gizi sekaligus memberdayakan ekonomi keluarga," harap Cak Imin.
Di tempat sama, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu, Prof. Abdul Haris mendorong sinergi berbagai pihak dalam mengentaskan kemiskinan.
“Kami mendorong sinergi dari berbagai pihak dalam pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat, BUMDes Niagara Desa Wangisagara salah satu contoh kesuksesan dalam mengelola potensi yang ada di desa, kesuksesan ini dapat menjadi inspirasi desa lain untuk dapat direplikasikan dalam membangun ekosistem ekonomi pedesaan," jelasnya.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9000884/original/069038400_1782994512-1001421732.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5515892/original/014065600_1772209176-2557.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8987529/original/036141600_1782988772-WhatsApp_Image_2026-07-02_at_16.53.27.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8995722/original/054709100_1782992209-WhatsApp_Image_2026-07-02_at_18.35.20.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8977047/original/063418800_1782984368-1002436331.jpg)
