PascaOTT KPK, Ruang Kerja Pj Wako Pekanbaru dan Sekda Disegel

Penyegelan dilakukan Senin (2/12) malam bertepatan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Ruangan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyegelan dilakukan Senin (2/12) malam bertepatan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Selain ruangan Risnandar, KPK juga menyegel ruangan Sekda Pemko Pekanbaru Indra Pomi. Terdapat 7 orang lainnya yang ikut terjaring OTT termasuk Risnandar.

"Iya tadi malam ruangan Pak PJ Wako dan Ruangan Sekda disegel KPK. Itu pintu warna putih ruangan Pj Wako, kalau pintu yang cokelat ruangan Sekda," ujar salah satu sumber merdeka.com di Pemko Pekanbaru Selasa (3/12).

Total 8 Orang Terjaring OTT

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi menyebutkan jumlah total yang diamanakan 8 orang termasuk Risnandar.

Saat ini pemeriksaan masih berlangsung di Polresta Pekanbaru "Yang diamankan di Pekanbaru sekitar delapan orang," kata Tessa.

Tessa belum bisa merinci nama nama pejabat yang ditangkap serta kasus apa yang dilakukan mereka.

"Belum ada (identitas yang terjaring OTT). Nanti malam mungkin baru dishare. Terkait apa (kasus apa) masih didalami," katanya.Untuk diketahui KPK melakukan OTT Senin (2/12) tadi malam di Pekanbaru. Saat ini pemeriksaan mereka dilakukan di Mapolresta Pekanbaru.

Pj Gubernur Riau Prihatin

Atas peristiwa OTT, maka terjadi kekosongan pimpinan di Pemko Pekanbaru. Sebab Pj Wali Kota maupun Sekda Pekanbaru sama-sama kena OTT.

"Kita prihatin atas musibah ini (Pejabat Pemko Pekanbaru kena OTT KPK)," ujar Pj Gubernur Riau Rahman Hadi, Selasa (3/12).

Terkait kekosongan jabatan pimpinan (vacum of power) di Pemko Pekanbaru, Rahman Hadi mengatakan, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mengambil langkah terkait pengisian jabatan kepala daerah di Pekanbaru.

"Jabatan kepala daerah itu tidak boleh terjadi kekosongan, pemerintah pusat sudah mengambil langkah untuk menetapkan ini (menunjuk Pjs Wali Kota Pekanbaru)," jelasnya.

Rahaman mengedepankan azas praduga tak bersalah, dan menyerahkan persoalan hukum ini kepada penegak hukum.

"Kita menyerahkan permasalahan ini kepada penegak hukum. Kita mengharapkan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, bahwa jelas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, agar semua masyarakat harus terlibat dan menjadikan sistem pemerintahan yang green goverment dan good goverment," pungkasnya.

Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal siap membantu KPK untuk melakukan upaya- upaya penegakan hukum. Kendati begitu Ia mengaku belum mengetahui siapa-siapa yang terlibat pada OTT tersebut.

"Bukan ranah kita siapa - siapa yang terlibat kita hanya siapkan tempat (untuk KPK) sebagai upaya penegakan hukum (oleh KPK)," tegas Iqbal.