Panglima TNI Minta Prajurit Jadi Solusi Atasi Kesulitan Rakyat
Yudo meminta seluruh prajurit TNI bisa mencari solusi untuk mengatasi kesulitan masyarakat di sekitarnya di manapun mereka berada.
Yudo meminta seluruh prajurit TNI bisa mencari solusi untuk mengatasi kesulitan masyarakat di sekitarnya di manapun mereka berada.
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memerintahkan prajuritnya untuk membantu masyarakat. Instruksi ini disampaikan kepada Koramil, Pos Angkatan Laut, Pos Angkatan Udara sampai ke satuan tingkat tinggi.
Yudo meminta seluruh prajurit TNI bisa mencari solusi untuk mengatasi kesulitan masyarakat di sekitarnya di manapun mereka berada.
"Selalu saya sampaikan di mana pun prajurit TNI berada harus bermanfaat kepada masyarakat, prajurit TNI harus bisa apabila dibutuhkan oleh masyarakat," kata Yudo, Sabtu (14/10).
"Artinya setiap ada persoalan di situ silakan prajurit TNI yang berada di wilayah itu mampu mengatasinya," sambungnya.
Semetara itu, dikaitkan dengan lembaga survei yang mengungkapkan bahwa TNI menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat, Yudo menyebut bahwa tingkat kepercayaan di masyarakat tersebut akan menjadi tantangan bagi TNI.
Terutama untuk selalu meningkatkan kinerja dan profesionalismenya di bidang pertahanan dalam menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Republik Indonesia.
merdeka.com
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membahas enam poin Implementasi Netralitas TNI dalam rangka Pemilu 2024 yang akan datang.
Yudo mengimbau kepada prajuritnya untuk memahami poin-poin netralitas tersebut. Poin pertama, prajurit diarahkan untuk tidak memihak atau memberi dukungan kepada partai politik (parpol) atau pasangan calon (paslon).
Kedua, prajurit tidak memberikan fasilitas atau sarana dan prasarana TNI sebagai sarana kampanye. Yudo menuturkan bahwa pemberian fasilitas dan sarana prasarana TNI rawan terjadi jelang Pemilu.
Ketiga, prajurit diminta untuk tidak memberikan arahan kepada keluarga prajurit TNI terkait pemilu.
merdeka.com
Yudo menegaskan untuk benar-benar netral dan tidak memberikan tanggapan terhadap hasil hitung cepat (quick count) dalam bentuk apapun.
Poin keempat, tidak memberikan tanggapan terhadap hasil quick count dalam bentuk apapun, termasuk kepada keluarga. Dengan adanya satuan siber TNI, Yudo mengatakan bahwa akan mudah untuk melacak anggota yang ikut-ikutan menanggapi hasil quick count.
Poin kelima, atasan atau komandan diminta menindak tegas prajurit dan PNS TNI yang terbukti terlibat politik praktis. Yudo meminta untuk betul-betul dilakukan kontrol hingga tingkat bawah.
"Keenam, prajurit dan PNS TNI yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif atau calon kepala daerah harus mengundurkan diri dari Dinas TNI. Ini sudah jelas ada aturannya," kata Yudo.
Selain lezat, tamikil pernah jadi makanan alternatif di masa penjajahan silam.
Baca SelengkapnyaSeorang Babinsa ungkapkan terima kasih di depan Panglima TNI dan Kapolri karena pernah diberi uang Rp30 juta untuk pengobatan istrinya.
Baca SelengkapnyaPanglima Laksamana TNI Yudo Margono memberikan instruksi piting untuk prajuritnya. Hal itu disalahartikan oleh masyarakat hingga ia meminta maaf.
Baca SelengkapnyaSecara blak-blakan, mantan panglima TNI ini mengaku pernah mendapat ‘tekanan’ langsung saat pilpres 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaJumlah produksi rokok saat ini secara nasional sebesar 364 miliar batang per tahun.
Baca SelengkapnyaPanglima perintahkan dua jenderal periksa anggota TNI yang geruduk Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara.
Baca SelengkapnyaPotret dua prajurit TNI yang sikapnya bak Jenderal Soedirman diberi penghargaan langsung oleh Panglima TNI.
Baca SelengkapnyaAnggota Paspampres tengah jadi sorotan usai kasus penganiayaan Imam Masykur (25) terungkap.
Baca SelengkapnyaPrajurit TNI telusuri bagian kapal dari dalam sampai luar. Temukan kertas doa sekaligus tirukan suara klakson kapal.
Baca Selengkapnya