Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
netralitas tni
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjamin prajurit aktif tetap netral tidak terjun dalam politik praktis meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan turun berkampanye pada Pemilu 2024.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Pernyataan itu disampaikan Agus, ketika ditanya awak media terkait lokasi Jokowi menyampaikan perihal presiden boleh kampanye, yakni di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1) lalu.
"Untuk masalah netralitas saya rasa secara Undang-Undang TNI kita sudah jelas bahwa TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis," kata Agus kepada awak media, Kamis (1/ 2).
- Presiden Jokowi Singgung Anies Prabowo Ganjar Pasti Melanjutkan: Tak Akan Berani!
- Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak dan Kampanye, Anies: Sebelumnya Kami Dengar Netral dan Mengayomi Semua
- Di Depan Dua Jenderal TNI Purnawirawan, Prabowo Bongkar Sosok Presiden Jokowi
- Pesan Penting Presiden Jokowi, Singgung Soal Janji Kampanye
- Bagi-Bagi Buku Bergambar Jan Ethes ke Siswa SD Surabaya Disorot, Ini Penjelasan Gibran
- VIDEO: Panglima TNI Tegas Beri Sanksi Anggota Main Judi Online
Menurutnya, netralitas prajurit TNI sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Apabila melanggar, akan ada sanksi keras yang dijatuhkan kepada setiap prajurit.
"Bahwa kalau kita berpolitik praktis akan kena tindakan pidana ataupun teguran dari satuannya. Kita ikuti saja koridor seperti itu,” ujarnya.
Terlebih, Agus menilai agenda pemilu ini turut diawasi banyak pihak. Maka dari itu, apabila ada prajurit TNI yang melakukan kecurangan dengan bersikap tidak netral bisa langsung melaporkannya.
"Dan yang paling penting dalam pelaksanaan nanti pemilihan umum pencoblosan di mana di situ KPU, Bawaslu dan seluruh elemen masyarakat, partai politik semua mengawasi pelaksanaan itu, sehingga tidak terjadi kecurangan," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat mengatakan presiden dan para menteri diperbolehkan berkampanye sampai memihak ke salah satu calon peserta Pemilu.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," kata Jokowi saat jumpa pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1).
"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," tambahnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, Jokowi berpandangan bahwa presiden dan menteri boleh berpolitik.
"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh," ujar Jokowi.
