Menteri PU Buka Data: 31 Irigasi Kewenangan Pusat dan 13 Bendungan Nasional Terdampak Bencana Sumatra

Menurut Tito, pelibatan pihak ketiga dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat normalisasi sungai.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan keberhasilan pembangunan sistem air bersih modern pascabencana tidak hanya ditentukan oleh progres konstruksi.

Jalan dan jembatan nasional yang sempat rusak kini telah 100 persen beroperasi secara fungsional untuk mendukung penyaluran logistik.

Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) terus mempercepat penanganan bencana Sumatera, memastikan sebagian besar infrastruktur konektivitas kembali beroperasi penuh dan mendukung aktivitas masyarakat serta distribusi logistik.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) terus mempercepat upaya Normalisasi Sungai dan Muara di Aceh, Sumut, dan Sumbar pasca bencana hidrometeorologi untuk mencegah banjir meluas.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat memulihkan Daerah Irigasi (DI) Jambo Aye-Langkahan di Aceh Utara yang rusak parah akibat banjir bandang, demi mendukung ketahanan pangan masyarakat.

Kementerian PUPR melalui BWS Sumatera I berkomitmen melakukan penanganan terpadu di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan Aceh pascabencana, demi mitigasi risiko banjir dan keberlanjutan lingkungan.

Untuk jalan dan jembatan daerah ada 2.066 ruas jalan dan 779 jembatan daerah yang turut terdampak.

Kementerian Pekerjaan Umum bersama PT Adhi Karya bergerak cepat dalam Penanganan Sungai Pascabanjir Sumbar, menormalisasi 21 aliran sungai di tiga kabupaten untuk mitigasi bencana dan pemulihan infrastruktur.

Pemerintah Kabupaten Agam memulai proyek Normalisasi Sungai Sumatera Barat pada sembilan sungai pascabanjir bandang, upaya vital untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di masa depan.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memperkirakan proses pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatera membutuhkan waktu 2-3 tahun, menyoroti kompleksitas perbaikan infrastruktur. Simak detail rencana dan tantangan pemulihan pascabencana Sumatera

Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) mengajukan usulan anggaran Rp74 triliun untuk Dana Tambahan Pemulihan Sumatra. Angka fantastis ini bertujuan memulihkan infrastruktur pasca-bencana dan memperkuat mitigasi risiko di tiga provinsi.

Tito menjelaskan, pembangunan huntap diprioritaskan bagi warga yang rumahnya rusak berat maupun hilang akibat bencana.

Di tengah keterbatasan tersebut, Milawati memilih untuk bangkit. Bersama keluarganya, ia membuka usaha kecil di kawasan huntara.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028.

Saat ini penanganan bencana di Sumatra telah memasuki tahap pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hingga 11 Juni 2026, sejumlah kementerian dan lembaga telah menerima alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Kementerian Keuangan.

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan penambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak.

Usulan tambahan anggaran tersebut terdiri dari kebutuhan lanjutan kontrak tahun jamak (multiyears contract) sebesar total Rp3,35 triliun.

Dody berkomitmen untuk tidak menutup-nutupi segala kasus yang ada di jajarannya. Ia pun siap untuk berkolaborasi dengan aparat penegak hukum.

Menteri PU melantik tujuh pejabat eselon I termasuk Sekjen dan Dirjen SDA. Penguatan organisasi difokuskan pada kinerja, integritas, dan program prioritas.

Dody menekankan pentingnya komitmen dan semangat dalam menjalankan proyek tersebut agar dapat selesai tepat waktu dengan kualitas yang baik.

Dody menilai capaian tersebut sangat tertinggal dibandingkan proyek serupa di Surabaya dan Sampang.

Seskab Teddy mengadakan pertemuan dengan Menteri PU untuk membahas perkembangan proyek prioritas, termasuk infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan.