Kementerian Pekerjaan Umum Usulkan Rp74 Triliun Dana Tambahan Pemulihan Sumatra

Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) telah mengusulkan anggaran tambahan hingga Rp74 triliun untuk pemulihan infrastruktur pasca-bencana di tiga provinsi Sumatra. Usulan ini diajukan sebagai bagian dari upaya mitigasi yang diperluas untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan bahwa estimasi dana tersebut mencerminkan rencana baru pembangunan sabo dam dan check dam. Proyek ini akan difokuskan di area rawan longsor, khususnya di Aceh, untuk mengendalikan aliran air, sedimen, dan puing-puing setelah banjir serta tanah longsor baru-baru ini.

Proposal ini akan diserahkan sebagai rencana induk kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) untuk ditinjau. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan persetujuan komite pengarah antar-kementerian dan permintaan anggaran akhir kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menekankan urgensi penguatan pencegahan bencana di daerah hulu. "Longsor di jalan Gayo Lues itu benar-benar menjadi peringatan bagi saya," ujarnya kepada wartawan pada Jumat, menggarisbawahi pentingnya pencegahan bencana.

Dana yang diusulkan sebesar Rp74 triliun ini secara khusus mencakup proyek-proyek di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur yang lebih tangguh dan berkelanjutan di wilayah terdampak.

Pembangunan sabo dam dan check dam diharapkan dapat secara signifikan mengurangi dampak banjir dan tanah longsor. Langkah ini krusial untuk melindungi masyarakat dan infrastruktur vital di area rawan bencana, terutama di Aceh.

Selain usulan dari Kementerian Pekerjaan Umum, kebutuhan anggaran tambahan untuk perbaikan infrastruktur pasca-bencana juga sedang disiapkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal ini menunjukkan adanya koordinasi lintas sektor dalam penanganan dampak bencana di Sumatra.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya memperkirakan kebutuhan dana awal untuk pemulihan infrastruktur dasar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp51,8 triliun. Angka ini menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan proposal anggaran.

Secara terpisah, pemerintah juga telah memproyeksikan sekitar Rp8,2 triliun untuk membangun kembali atau memperbaiki 238.783 rumah yang rusak akibat bencana di ketiga provinsi tersebut. Ini mengindikasikan skala kerusakan yang luas dan kebutuhan dana yang besar untuk rehabilitasi permukiman.

Kementerian Pekerjaan Umum juga merencanakan pekerjaan pengerukan di muara Sungai Tamiang. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pencegahan banjir yang lebih komprehensif di wilayah tersebut.

Sebuah satuan tugas khusus akan dikerahkan untuk memperlebar jalur keluar sungai dan mempercepat pembuangan air serta sedimen ke laut. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko banjir yang kerap melanda daerah sekitar.

Inisiatif pengerukan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air. Dengan demikian, ancaman banjir dapat diminimalisir, memberikan keamanan lebih bagi penduduk sekitar Sungai Tamiang.

Sumber: AntaraNews