Menteri Abdul Mu'ti: Relokasi Sekolah Sumatra Mendesak Pasca Banjir dan Longsor

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan relokasi sekolah Sumatra di wilayah rawan bencana adalah keharusan setelah banjir dan tanah longsor parah melanda, dengan ribuan sekolah terdampak.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengumumkan rencana penting untuk merelokasi sejumlah sekolah di Pulau Sumatra. Keputusan ini diambil menyusul bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan keselamatan siswa dan keberlangsungan proses belajar mengajar di daerah yang terdampak. Koordinasi intensif telah dilakukan dengan dinas pendidikan setempat untuk mengidentifikasi lokasi sekolah yang berisiko tinggi.

Mu'ti menegaskan bahwa pembangunan sekolah baru di lokasi yang lebih aman menjadi prioritas utama. Hal ini dilakukan demi menghindari terulangnya kerusakan parah akibat bencana alam di masa mendatang.

Urgensi Relokasi dan Koordinasi Antar Wilayah

Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa beberapa sekolah tidak dapat dipertahankan di lokasi saat ini karena berada di zona risiko tinggi bencana. "Dari lokasi yang kami kunjungi, ada beberapa sekolah yang tidak dapat dipertahankan di lokasi saat ini karena berada di zona risiko tinggi. Oleh karena itu, kami harus membangun sekolah baru di daerah yang lebih aman," ujarnya di Jakarta pada Minggu.

Untuk itu, Kementerian telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tujuan koordinasi ini adalah untuk mengumpulkan data akurat mengenai jumlah sekolah yang mengalami kerusakan berat, sedang, maupun ringan.

Proses relokasi sekolah Sumatra ini memerlukan perencanaan matang dan dukungan dari berbagai pihak. Penentuan lokasi baru akan mempertimbangkan aspek keamanan, aksesibilitas, dan ketersediaan lahan yang memadai.

Data Kerusakan dan Sistem Pembelajaran Adaptif

Meskipun demikian, Mu'ti mengakui bahwa data pasti mengenai jumlah sekolah yang rusak masih memerlukan pembaruan. Kondisi di lapangan yang dinamis membuat proses pendataan menjadi tantangan tersendiri bagi pihak berwenang.

Menurut laporan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, per 1 Desember, total sekolah yang rusak akibat bencana di Sumatra mencapai 1.009 unit. Rinciannya adalah 310 sekolah di Aceh, 385 di Sumatera Utara, dan 314 di Sumatera Barat, menunjukkan skala kerusakan yang luas.

Mengenai sistem pembelajaran, Mu'ti menjelaskan bahwa pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Ia mengamati berbagai metode pembelajaran adaptif telah diterapkan, seperti kelas bergantian dan pembelajaran daring, untuk memastikan pendidikan tetap berjalan.

"Mengenai implementasi teknis, kami tidak mengeluarkan mandat nasional karena kondisi lokal di lapangan yang beragam. Kami menyerahkan hal ini kepada pemerintah daerah," tambah Mu'ti, menekankan fleksibilitas pendekatan.

Dampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Sumatra

Banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 terjadi setelah curah hujan intensitas tinggi. Peristiwa ini menyebabkan kerusakan infrastruktur yang signifikan, termasuk ribuan sekolah.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 7 Desember menunjukkan dampak kemanusiaan yang tragis. Jumlah korban meninggal dunia akibat bencana ini telah mencapai 921 orang, dengan 392 orang lainnya masih dinyatakan hilang.

Situasi ini menggarisbawahi urgensi tindakan cepat dan terkoordinasi untuk pemulihan. Upaya relokasi sekolah Sumatra menjadi bagian integral dari strategi jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang lebih tangguh terhadap bencana.

Sumber: AntaraNews