Menkumham Disambut Antuasiasme Exhibitor Pameran Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengunjungi Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalog Expo Forum (ICEF) di Jakarta, Kamis (3/8).
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengunjungi Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalog Expo Forum (ICEF) di Jakarta, Kamis (3/8).
Menkumham Disambut Antuasiasme Exhibitor Pameran Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF
Kehadiran Menkumham disambut meriah oleh exhibitor dan pengunjung pameran. Kejadian ini bahkan sampai membuat ruang pameran sesak, sulit untuk bergerak.
Kehadiran Yasonna ke booth pameran tersebut untuk memastikan giat Temu Bisnis Tahap VI berjalan dengan lancar dan sukses.
Yasonna juga menyempatkan diri mengunjungi Pameran Produk-Produk dalam Negeri (PDN) yang berada di Hall A2 dan A3 JI Expo Kemayoran, Jakarta.
Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
"Semoga apa yang kita lakukan ini berdampak positif bagi perekonomian bangsa, yang nantinya akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan mandiri," kata Yasonna.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sendiri menyiapkan 25 booth pelayanan paspor, yang mampu melayani 1.000 pemohon paspor per harinya. Total 3.000 kuota pelayanan paspor disiapkan selama kegiatan Temu Bisnis Tahap VI.
Selain itu, Kemenkumham juga memamerkan produk-produk karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam Temu Bisnis Tahap VI kali ini. Hal ini membuktikan, bahwa jeruji besi tidak menghalangi WBP untuk berkarya, dan menghasilkan karya yang bernilai.
Pada Temu Bisnis Tahap VI, Kemenkumham juga menyelenggarakan coaching clinic berbagai layanan yang ada di lingkungan Kemenkumham, antara lain layanan pendaftaran katalog elektronik sektoral Kemenkumham pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), layanan online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), layanan online Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Layanan Advokasi dan Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Ditjen HAM.
Acara ini diselenggarkaan oleh Kemenkumham bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, LKPP dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).