Pemerintah telah mengeluarkan biaya tidak sedikit agar WNI di luar negeri bisa tetap ikut Pemilu.
Menko Polhukam Mahfud MD meminta masyarakat Indonesia di luar negeri untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilu 2024. Mahfud menyebut, dana yang dikeluarkan untuk mensukseskan pesta demokrasi sangat besar.
Hal itu disampaikan Mahfud MD di Wisma Duta, kompleks KBRI, Seoul, pada Rabu malam (30/8).
"Kepada penyelenggara Pemilu seperti PPLN yang hadir disini, kampanyekan pada rakyat bahwa Pemilu itu mahal, karena demi demokrasi, integrasi, dan nomokrasi, kita bersedia mengeluarkan dana besar untuk menyelenggarakan Pemilu," kata Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi cerita pengalamannya ketika berkunjung ke sebuah negara di Eropa Timur pada tahun 2007. Dia berkata, jumlah masyarakat Indonesia di negara itu sangat sedikit, namun pemerintah Indonesia tetap menyelenggarakan pemilu dengan biaya yang tidak kecil.
"Orang Indonesia di negara itu hanya delapan belas, termasuk duta besarnya, tapi kita tetap laksanakan Pemilu di sana dengan biaya yang tidak kecil," ujar Mahfud.
Oleh karena itu, Mahfud mengajak seluruh warga Indonesia di luar negeri untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada waktu pencoblosan.
"Bayangkan, untuk 18 suara saja, negara harus keluar sampai 500 juta misalnya untuk menggelar Pemilu, apalagi di Korsel ini yang suaranya mencapai 26 ribu lebih seperti kata pak Dubes tadi," ucapnya.
Dalam sesi dialog, Mahfud pun menjawab pertanyaan salah seorang mahasiswa tentang respons anak muda yang dianggap tidak akan antusias mengikuti pemilu karena kualitas para calon, termasuk calon legislatif. Menurutnya, berdasarkan data yang dimilikinya, pemilih usia muda justru akan berperan penting pada Pemilu tahun depan.
"Dan jangan lupa, Pemilu memang tidak untuk mencari pemimpin yang sungguh-sungguh ideal dan sempurna, dimana pun itu tidak akan didapatkan," katanya.
Menurutnya, pemilu adalah untuk mencari pemimpin terbaik diantara para calon yang mungkin saja dinilai jelek oleh pemilih. Kata dia, pemilu sejatinya untuk menghindari orang jahat menjadi pemimpin.
"Tapi apa pun pilihan anda, suara anda sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa, karena itu anda tidak boleh golput," imbuh Mahfud.
Sementara, Duta Besar Republik Indonesia di Seoul, Gandi Sulistiyanto memaparkan bahwa Daftar Pemilih Tetap atau DPT di Korsel tergolong besar yakni mencapai 26.850 orang.
"Oleh karena itu, arahan dan penjelasan dari pak Menko Polhukam ini amat lah penting, untuk memberikan pemahaman jelang Pemilu, khususnya kepada masyarakat kita di Korsel" ujar Gandi.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk memastikan para penyelenggara dapat memantau secara langsung perizinan.
Baca Selengkapnya
Panji dikhawatirkan menghilangkan barang bukti dan mengubah keadaan tempat kejadian perkara.
Baca Selengkapnya
Mengenai siapa pendampingnya, ia hanya tersenyum sembari menyentuh saku kemeja batiknya.
Baca Selengkapnya
Mekanisme pemilihan langsung presiden oleh rakyat dinilai masih lebih baik
Baca Selengkapnya
SBY mengungkapkan, di ruangan ini juga menyatakan dukungannya kepada Taufiq Kiemas saat pemilihan Ketua MPR RI.
Baca Selengkapnya
Upaya yang dilakukan Paspampres tersebut karena Bupati Mian tanpa sengaja menghalangi pergerakan Ibu Iriana yang sedang berjalan di belakangnya.
Baca Selengkapnya
Gibran diundang sebagai tokoh nasional dan mewakili PDIP.
Baca Selengkapnya
Galzaba menerima vonis bebas dari Pengadilan Tipikor pada PN Bandung.
Baca Selengkapnya
Puan enggan berkomentar jauh mengenai kans Gibran jadi cawapres.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi