KPU Tegaskan Penetapan Capres-Cawapres Tetap 13 November 2023

KPU RI juga menyampaikan perihal perkembangan tahapan Pilkada serentak 2024.

Tahapan pemilu menjadi inti dari proses demokrasi ini, yang secara menyeluruh melibatkan serangkaian langkah yang kompleks dan terstruktur.

KPU telah menetapkan masa kampanye pemilu yang akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Masa kampanye pemilu yang akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

KPU telah menetapkan masa kampanye pemilu yang akan berlangsung mulai 28 November 2023

Ribuan anggota yang melakukan pengamanan itu terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres, Korps Brimob, TNI AD dan Korps Sabhara.

Pengumuman pendaftaran bakal capres dan bakal cawapres itu berdasarkan surat nomor 110/PL.01.4-PU/05/2023 diterbitkan KPU RI.

Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, DKPP dan pemerintah terkait jadwal pendaftaran capres dan cawapres, di DPR.

Berdasarkan sejumlah pertimbangan maka muncul alternatif memajukan tanggal pendaftaran calon.

Percepatan ini dilakukan guna menyesuaikan dengan masa kampanye Pilpres 2024.

MKMK telah menerima aduan Constitutional and Administrative Law Society (CALS) terhadap Adies atas dugaan pelanggaran etik.

Termasuk hakim konstitusi yang mengangkat anggota MKMK sekalipun, tidak memiliki hak untuk mencampuri proses yang sedang berjalan.

Anggota DPR RI Rudianto Lallo menekankan pentingnya MKMK menjaga Batas Prinsip Konstitusionalisme sesuai filosofi pembentukannya, demi menghindari pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri.

Anggota DPR RI Soedison Tandra membantah tudingan pelanggaran prosedur dalam pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK, menegaskan seluruh proses telah transparan dan sesuai aturan, meskipun Adies Kadir Hakim MK dilaporkan ke MKMK.

MKMK mencermati tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap Sapta Karsa Hutama yang dilakukan oleh Ketua MK Suhartoyo

Yuliandri juga mengatakan bahwa MKMK memiliki fokus untuk menjaga muruah dan martabat MK.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo buka suara soal desakan mundur terhadap hakim Anwar Usman.

Sosok ketua MK yang menggantikan Anwar Usman harus bisa menjaga marwah Mahkamah Konstitusi.

Anwar Usman juga merasa selama ini diserang berbagai fitnah

Mahfud menanggapi sikap Anwar Usman yang seyogyanya mundur sebagai hakim MK.

Hakim Konstitusi Anwar Usman menuding putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk memperbaiki citra MK.

Bintan menilai MKMK tidak cukup hanya mencopot Anwar Usman sebagai ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat.