LIVE

Kemenkumham: Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji Perlu Direvisi

Razilu mengatakan, terdapat tiga perubahan paradigma kebijakan haji dan umrah.

haji
Ilustrasi haji, umrah, Makkah. (Photo by Beris Creatives on Unsplash)
Ilustrasi haji, umrah, Makkah. (Photo by Beris Creatives on Unsplash) (© 2024 Liputan6.com)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menilai Undang-Undang Nomor: 34 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Haji perlu segera direvisi.

"Tujuannya agar mampu menjawab tantangan global khususnya dalam investasi dana haji yang lebih produktif dan sesuai syariah," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham RI Razilu di Padang, Kamis.

Hal tersebut disampaikan pada seminar nasional bertajuk "Investasi Keuangan Haji oleh BPKH: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Jemaah Haji dalam Bingkai Keputusan Ijtima Ulama" yang diselenggarakan di Universitas Andalas Padang Sumatera Barat.

Razilu menjelaskan, investasi dana haji yang dimaksud yakni lebih kepada hal-hal produktif dan sesuai syariah seperti menambahkan aspek investasi langsung luar negeri, mekanisme pembagian nilai manfaat, dan pengawasan yang lebih transparan.

Menurut dia, investasi dana haji saat ini masih terfokus pada instrumen yang aman, namun memberikan imbal hasil yang relatif rendah. Oleh karena itu, perlu mencari instrumen yang lebih inovatif yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberi nilai manfaat yang tinggi bagi jamaah haji.

Razilu menegaskan, dana haji merupakan dana umat sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan cara-cara yang akuntabel dan transparan. Pengelolaan yang tidak tepat akan berakibat pada penurunan kepercayaan publik dan merusak citra lembaga.

Dalam paparannya, Razilu mengatakan, terdapat tiga perubahan paradigma kebijakan haji dan umrah. Pertama, peningkatan kapasitas haji dan umrah menjadi lebih dari 30 juta individu pada tahun 2030.

Paradigma kedua terkait modernisasi infrastruktur dan layanan haji yang berbasis teknologi. Perubahan pradigma terakhir ialah diversifikasi sumber pendapatan melalui biaya dan perubahan sistem layanan haji dan umrah.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dedi Rahmadi
Editor Dedi Rahmadi
D
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Indonesia dan Australia Kembangkan AI untuk Deteksi Dini Risiko Kehamilan

{{caption}}
Kasus Nikel, Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Terima Suap Rp 4,8 M

{{caption}}
Sadar dari Kritis, Bocah Korban Bully di Jakpus Cerita Kerap Dipalak dan Dianiaya

{{caption}}
Anggota Komcad TNI Diadili dalam Kasus Jual Beli Senpi Ilegal

{{caption}}
Hasto Soroti Kenaikan Pertamax: Menggerus Kelas Menengah

{{caption}}
Hasto Cerita Buku Warisan Bung Karno soal Fondasi Gizi Anak Indonesia

Topik Terkait
{{caption}}
DPR Sahkan RUU Pengelolaan Keuangan Haji sebagai Inisiatif, Dorong Transparansi dan Keadilan

DPR RI menyetujui RUU Pengelolaan Keuangan Haji sebagai usul inisiatif, menandai komitmen kuat untuk tata kelola dana haji yang lebih transparan, adil, dan proporsional demi jemaah.

RUU Pengelolaan Keuangan Haji
{{caption}}
DPR dan Pemerintah Siapkan Revisi 2 UU Terkait Haji, Apa Saja?

Pemerintah bersama DPR RI akan melakukan langkah strategis dengan merevisi dua undang-undang penting terkait haji

UU Haji
{{caption}}
MUI Haramkan Investasi Setoran Haji untuk Jemaah Lain, Begini Reaksi BPKH

BPKH saat ini tengah merancang skema untuk mengurangi proporsi subsidi nilai manfaat dalam BPIH secara gradual.

MUI
{{caption}}
BPKH Ungkap Hal Penting untuk Menjaga Keberlanjutan Keuangan Haji

Idealnya calon haji berangkat menanggung 70 persen dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH/Bipih) dan BPKH menanggung sisanya dari nilai manfaat.

Haji
{{caption}}
Pemerintah Akui Penanganan Jemaah Haji 2026 Belum Memuaskan

Pemerintah akan mengevaluasi penanganan jemaah di Mina. Terutama di bagian kesehatan.

berita update
{{caption}}
Kabar Duka, Dokter Petugas Kloter 38 Debarkasi Makassar Meninggal di Mekkah

Kondisi kesehatan almarhum mulai turun usai melayani jemaah yang melaksanakan ibadah Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

berita update
{{caption}}
Viral Paspor Diduga Milik Jemaah Haji Berserakan di Halte Bus BSD Tangerang Selatan, Imigrasi Turun Tangan Selidiki

Pihak Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) langsung melakukan penelusuran.

berita update
{{caption}}
PPIH Medan: Kemabruran Haji Tercermin dari Perubahan Perilaku Pasca-Ibadah

Ketua PPIH Debarkasi Medan menegaskan bahwa kemabruran haji tidak hanya diukur dari ritual di Tanah Suci, melainkan dari perubahan sikap dan perilaku jemaah setelah kembali ke daerah asal, memicu rasa penasaran akan makna haji yang sesungguhnya.

debarkasi medan
{{caption}}
Kemenhaj Ingatkan Jemaah Patuhi Aturan Penerbangan Haji untuk Kepulangan Lancar

Proses kepulangan jemaah haji Indonesia terus dipantau Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Simak pentingnya mematuhi aturan penerbangan haji demi kelancaran dan kenyamanan perjalanan kembali ke Tanah Air.

air zamzam
{{caption}}
Beras dan Ikan Patin RI Berpeluang Jadi Menu Jemaah Haji di Arab Saudi

Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat perdagangan bilateral kedua negara.

beras
{{caption}}
Tim Gabungan Gagalkan Penyelundupan Narkotika Jaringan Rusia 7,8 Kg di Bali

Tim gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan Rusia seberat 7,8 kilogram di Bali, mengungkap modus operandi yang melibatkan WNA dan perjalanan lintas pulau. Pembaca akan penasaran bagaimana jaringan ini terungkap.

bea cukai
{{caption}}
Pemerintah Belum Berencana Isi Kekosongan Wamen Imipas Usai Silmy Karim Terjerat Korupsi

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah belum memiliki rencana untuk mengisi kekosongan Wamen Imipas pasca-terjeratnya Silmy Karim dalam kasus dugaan korupsi pemerasan, memicu pertanyaan kapan posisi penting ini akan terisi.

evaluasi jabatan
{{caption}}
Dua Warga Binaan di Papua Terima Remisi Waisak, Bukti Keberhasilan Pembinaan

Dua warga binaan pemasyarakatan di Papua mendapatkan Remisi Waisak khusus Hari Raya Waisak 2026, menandai keberhasilan program pembinaan serta efisiensi anggaran negara. Simak detail lengkapnya!

biak
{{caption}}
Anggota Komisi XIII DPR Soroti Sistem Pengamanan Lapas Palangka Raya Pasca Insiden Warga Binaan

Anggota Komisi XIII DPR RI akan meninjau langsung **Sistem Pengamanan Lapas Palangka Raya** menyusul insiden meninggalnya warga binaan, Anton Kurniawan. Kunjungan ini untuk memastikan hak-hak warga binaan dan adaptasi regulasi baru.

dpr ri
{{caption}}
Aspirasi Masyarakat Papua Jadi Kunci Revisi UU HAM, Target Pengesahan 2026

Wamenkumham Mugiyanto pastikan aspirasi masyarakat Papua jadi masukan kunci Revisi UU HAM. Ini demi perlindungan hak warga dan jawab tantangan kontemporer, target pengesahan 2026.

aspirasi papua
{{caption}}
83 Narapidana di Jawa Tengah Terima Remisi Waisak 2026, Mayoritas Kasus Narkotika

Sebanyak 83 narapidana di Jawa Tengah mendapatkan Remisi Waisak 2026 sebagai bentuk penghargaan. Siapa saja yang berhak menerima dan bagaimana prosesnya?

hari raya waisak