Jaksa KPK meyakini jual beli rumah itu untuk menutupi pemberian suap kepada Rafael Alun.
Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pemberian uang Rp6 miliar dari PT Cahaya Kalbar kepada mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo disamarkan melalui jual beli aset rumah, di Perumahan Taman Kebon Jeruk, Blok G1, Kav 112, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat.
Jaksa KPK meyakini jual beli rumah itu untuk menutupi pemberian suap kepada Rafael Alun terkait pemeriksaan pajak salah satu anak usaha Wilmar Group tersebut.
Keyakinan jaksa KPK itu dituangkan dalam analisa yuridis yang termaktub dalam surat tuntutan terhadap Rafael Alun. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Senin (11/12).
merdeka.com
Jaksa meyakini aliran itu diduga disamarkan dengan pembelian rumah di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1, Jakarta Barat yang dilakukan Rafael dengan Direktur Operasional dan Keuangan PT Cahaya Kalbar Jinnawati, dan adik kandung pemilik Wilmar Group, Thio Ida. Ketiganya sudah bersaksi dalam persidangan.
merdeka.com
Wawan mengatakan Wilmar Group merupakan salah satu wajib pajak yang pernah diperiksa oleh Dirketorat Pemeriksaan dan Penagihan Kementerian Keuangan pada 2006 sampai 2011.
Thio Ida sendiri mengeklaim transaksi rumah itu hanya pembelian aset biasa yang tidak berkaitan dengan perusahaan kakaknya.
Namun, jaksa menilai keterangan dari Thio Ida berbeda dengan Jinnawati, dan Rafael Alun. Jaksa menilai klaim pembelian rumah hanya alibi untuk menutupi keterlibatan Wilmar Group.
"Ada ketidaksesuaian khususnya terkait dengan nilai transaksi dan cara pembayaran. Terdakwa (Rafael) menerangkan jika nilai transaksinya adalah sebesar Rp10 miliar, yang dibayarkan menggunakan dolar Amerika Serikat sejumlah USD500 ribu dan batangan emas senilai Rp6 miliar," ucap Wawan.
Sementara itu, Jinnawati mengaku transaksi itu didasari permintaan ibunya senilai Rp6 miliar, dan emas batangan yang belum dikonversikan nilainya.
"Terkait nilai transaksi sebesar Rp6 miliar tersebut menurut kami juga bukan nilai yang wajar mengingat saksi Thio Ida yang membeli tanah tersebut lima tahun sesudahnya masih dengan harga yang sama senilai Rp6 miliar," kata Wawan.
Jaksa menilai ketiganya berbohong untuk menutupi aliran dana Wilmar Group kepada Rafael Alun.
Dugaan aliran dana dari Wilmar Group itu juga dikuatkan dari informasi yang diberikan oleh notaris bernama Arsin Lukman. Arsin mengaku dimintai oleh bagian legal PT Cahaya Kalbar atas permintaan Jinnawati untuk membantu melakukan transaksi tersebut.
kata Wawan.
Atas dasar itu, Wawan meyakini pembelian rumah antara Rafael, Jinnawati, dan Thio bukan sekedar transaksi aset belaka. Namun KPK meyakini ada maksud lain di belakangnya.
"Penerimaan uang oleh terdakwa tersebut adalah berkaitan dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan kepada perusahaan grup Wilmar," kata Wawan.
Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo dituntut 14 tahun penjara
Rafael bersama-sama dengan Ernie Meike didakwa melakukan TPPU ketika bertugas sebagai PNS di Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2002 hingga 2010.
Baca Selengkapnya
Jaksa mengungkap penerimaan gratifikasi itu terjadi pada Juli 2010.
Baca Selengkapnya
Dalam persidangan Rani mengakui mengenal Rafael Alun sejak pendirian PT ARME.
Baca Selengkapnya
Hal itu diungkapkan saksi atas nama Budi Sultan, yang merupakan Direktur PT Indo Papua.
Baca Selengkapnya
Brigadir Setyo Herlambang ajudan Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) Irjen Daniel Aditya Jaya ditemukan tewas bersimbah darah.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus menolak eksepsi atau nota keberatan mantan pejabat DJP Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo.
Baca Selengkapnya
Menurut Muhammad MTA, Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki secara khusus akan memberikan asistensi terhadap kasus ini.
Baca Selengkapnya
Rafael Alun Trisambodo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU
Baca Selengkapnya
Menjatuhkan vonis 2,5 tahun terhadap mantan Direktur Utama PT Kereta Api Properti Manajemen (KAPM) Yoseph Ibrahim dan eks Vice President PT KAPM Parjono
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi