Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Ketua DPRD Magetan Jadi Tersangka Korupsi, Wakilnya Ditunjuk Jadi Plt

{{caption}}
Benjamin Netanyahu Diam-Diam Jalani Pengobatan Kanker

{{caption}}
Demo Ricuh di Makassar, Massa Berjaket Ojol Kejar Mahasiswa hingga Masuk Kampus

{{caption}}
Bahlil Tanggapi Usulan KPK: Di Golkar Ketum Bisa Cuma Satu Periode

{{caption}}
Warga Tangkap Ikan Sapu-Sapu, Dijual ke Penampung Rp 15 Ribu per Kg

{{caption}}
Bertambah 1, Ini Profil 4 Anggota TNI yang Gugur di Lebanon

Topik Terkait
{{caption}}
Perkuat Kolaborasi, Pemprov Papua dan BPJS Kesehatan Tingkatkan Layanan JKN

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan BPJS Kesehatan mempererat kolaborasi strategis demi peningkatan kualitas serta akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), memastikan seluruh masyarakat Papua mendapatkan jaminan kesehatan optimal.

{{caption}}
BPJS Kesehatan Pastikan Akses JKN Optimal bagi Warga Binaan Lapas di Papua

BPJS Kesehatan Cabang Jayapura berkomitmen penuh memastikan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersedia optimal bagi warga binaan lapas di Papua, menjamin hak dasar kesehatan mereka.

{{caption}}
BPJS Kesehatan Jayapura Ingatkan Pentingnya Keaktifan JKN untuk Akses Layanan Optimal

BPJS Kesehatan Jayapura mendesak warga Papua untuk menjaga keaktifan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mereka, memastikan akses layanan kesehatan optimal tanpa hambatan saat dibutuhkan.

JKN
{{caption}}
Sinergi BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit, Perkuat Pelayanan JKN Tanpa Diskriminasi

Keberhasilan Program JKN tidak akan terwujud tanpa komitmen rumah sakit yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan.

{{caption}}
BPJS Manokwari Perkuat Edukasi Nakes Puskesmas, Permudah Akses Layanan JKN Bagi Warga

BPJS Kesehatan Cabang Manokwari gencar lakukan edukasi nakes puskesmas. Langkah strategis ini bertujuan permudah akses layanan JKN bagi masyarakat, termasuk via panggilan video.

{{caption}}
Kolaborasi Apik Wujudkan Transformasi Mutu Layanan BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat pelayanannya, dan setara untuk setiap peserta JKN.

{{caption}}
Layanan Jemput Bola BPJS Kesehatan Jangkau Warga Pulau Bunaken

Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Siruaya Utamawan turun langsung menyapa masyarakat Pulau Bunaken.

{{caption}}
Klaim BPJS Kesehatan Jayapura Capai Rp235 Miliar hingga Februari 2026, Wujud Komitmen Layanan JKN

BPJS Kesehatan Jayapura mencatat pembayaran klaim JKN sebesar Rp235 miliar hingga Februari 2026, menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan layanan kesehatan optimal bagi peserta di Papua.

{{caption}}
BPJS Kesehatan Ajak Peserta Tunggak Iuran di Bitung Manfaatkan Program Rehab untuk Keaktifan JKN

BPJS Kesehatan mengimbau peserta JKN di Bitung yang menunggak iuran agar segera memanfaatkan program Rehab. Inisiatif ini mempermudah pembayaran tunggakan, sehingga kepesertaan BPJS Kesehatan Rehab dapat kembali aktif.

{{caption}}
Pemkot Samarinda Tolak Pengalihan Beban Iuran JKN dari Pemprov Kaltim, Soroti Ketidakadilan Kebijakan

Pemerintah Kota Samarinda secara tegas menolak rencana pengalihan beban iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dari Pemprov Kalimantan Timur, menilai kebijakan ini tidak adil dan akan menyulit

{{caption}}
Gubernur Jateng Tegaskan Prioritas Layanan Kesehatan Jawa Tengah dan Sinergi BPJS Kesehatan untuk Warga

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan Prioritas Layanan Kesehatan Jawa Tengah dengan mengarahkan anggaran pada program strategis, serta memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

{{caption}}
Medika Loka Sulutindo Bayar Tunggakan JKN di Bitung, Ratusan Peserta Aktif Kembali

PT Medika Loka Sulutindo menunjukkan kepedulian sosial dengan membayar tunggakan iuran JKN bagi 177 warga Bitung. Inisiatif ini diharapkan mengaktifkan kembali kepesertaan mereka dan memastikan akses layanan kesehatan.

{{caption}}
DPR dan BPJS Kesehatan Sepakat Notifikasi Penonaktifan PBI JKN Diberi 3 Bulan Sebelumnya

Komisi IX DPR RI dan BPJS Kesehatan menyepakati kebijakan penting: peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang dinonaktifkan akan menerima notifikasi tiga bulan sebelumnya, guna memperkuat tata kelola kepesertaan JKN.