Gelar Rakerda, APJI DPD Jakarta Dorong Ketahanan Pangan Lewat MBGpreneur dan UMKM

Ketua APJI DPD Jakarta Riri Puspita menilai, kondisi saat ini hingga ke depan menjadi momentum penting bagi usaha jasa boga untuk terlibat dalam ekosistem MBG.

Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) DPD Jakarta menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-5 tahun 2025 di Lippo Swasana Ballroom, Kuningan, Jakarta, Senin (15/12/2025). Rakerda kali ini mengusung tema 'APJI Jakarta Bergerak: Membangun Ketahanan Pangan menuju Indonesia Tangguh melalui Penguatan MBGpreneur, Upscale UMKM, dan Manajemen Food Waste Berkelanjutan.'

APJI DPD Jakarta menyatakan tema tersebut diangkat sebagai respons strategis atas berkembangnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta meningkatnya tuntutan terhadap penyediaan pangan yang aman, berkelanjutan, dan inklusif. Ketua APJI DPD Jakarta Riri Puspita menilai, kondisi saat ini hingga ke depan menjadi momentum penting bagi pelaku usaha jasa boga untuk terlibat lebih kuat dalam ekosistem MBG.

"Tantangan MBG bukan hanya menyediakan makanan bergizi dalam skala besar, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur dapur, dukungan pembiayaan, pemberdayaan UMKM, hingga pengelolaan limbah pangan yang bertanggung jawab," kata Ketua APJI DPD Jakarta, Riri Puspita dalam pembukaan kegiatan Rakerda APJI DPD Jakarta.

Dalam penyelenggaraan MBG, APJI DPD Jakarta memberi perhatian khusus pada kesiapan dan kapasitas para mitra dapur atau yang dikenal sebagai MBG-preneur yang akan menjadi motor operasional dapur besar program tersebut. Menurut Riri, banyak pelaku usaha membutuhkan dukungan permodalan untuk pembangunan dapur, pengadaan peralatan, serta pemenuhan standar keamanan pangan, sehingga kolaborasi dengan perbankan dan sektor pembiayaan dinilai sangat krusial.

Selain itu, APJI DPD Jakarta juga menyoroti pentingnya akselerasi UMKM pangan agar mampu naik kelas melalui peningkatan kapasitas produksi, sertifikasi, serta integrasi ke dalam rantai pasok MBG.

"Peran UMKM bukan sekadar pemasok, tetapi bagian strategis dalam memperkuat ekonomi pangan lokal," kata Riri Puspita.

Di sisi lain, persoalan food waste menjadi perhatian serius mengingat produksi makanan berskala besar berpotensi menimbulkan sampah organik dalam jumlah tinggi. Oleh karena itu, APJI mendorong penerapan pemisahan sampah, pengomposan, kerja sama dengan bank sampah, serta implementasi prinsip circular economy sebagai standar operasional dapur MBG.

Senada dengan itu, Ketua Umum APJI Tashya Megananda Yukki menegaskan bahwa sektor jasa boga dan kuliner merupakan penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) dari pengolahan non-migas dan terus mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDB nasional. Menurutnya, hal tersebut menegaskan bahwa industri jasa boga dan kuliner bukan sekadar sektor usaha, melainkan kekuatan ekonomi nasional sekaligus pilar penting dalam pembangunan ketahanan pangan Indonesia.

"Tema pada gelaran hari ini bukan hanya sekadar tema, melainkan komitmen APJI untuk menjawab tantangan bangsa," ujar Tashya.

APJI menaungi lebih dari 3.000 pengusaha jasa boga

Saat ini, APJI menaungi lebih dari 3.000 pengusaha jasa boga dan kuliner yang tersebar di 27 provinsi melalui DPD di seluruh Indonesia, serta tiga perwakilan di luar negeri.

Rangkaian kegiatan Rakerda diawali dengan pelantikan pengurus baru APJI DPD Jakarta, dilanjutkan dengan talkshow sebelum memasuki agenda utama Rakerda ke-5 APJI DPD Jakarta. Perhelatan tahunan ini menjadi momentum bagi APJI DPD Jakarta untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Talkshow menghadirkan Badan Gizi Nasional, perwakilan pemerintah daerah, perbankan, serta MBGpreneur atau praktisi mitra dapur, yang memberikan pembekalan empiris bagi anggota APJI dalam merumuskan program kerja sesuai kebutuhan di lapangan.

Sinergi standarisasi dapur MBG

APJI DPD Jakarta berharap pasca-Rakerda ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memperkuat sinergi, terutama dalam standarisasi dapur MBG, sertifikasi pangan, percepatan perizinan usaha, serta skema pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh pelaku jasa boga dan UMKM pendukung. APJI juga mendorong partisipasi masyarakat dalam edukasi gizi, dukungan terhadap UMKM lokal, serta peran aktif dalam pengurangan food waste di tingkat rumah tangga.

Melalui Rakerda 2025 ini, APJI DPD Jakarta meneguhkan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem MBG yang aman, efisien, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan UMKM pangan dapat berkembang di tengah transformasi sektor jasa boga. APJI Jakarta menyatakan siap bergerak bersama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sebagai fondasi menuju Indonesia yang tangguh.