Gaduh Kelakuan Gus Miftah, Masih Perlukan Keberadaan Utusan Khusus Presiden?

Gaduh kelakuan Miftah tersebut berujung pada pengunduran dirinya sebagai Utusan Khusus Presiden.

Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana Habiburohman membuat gaduh. Potongan video saat ia mengolok-olok penjual es teh viral.

Bukannya membeli, Miftah melontarkan kata tidak pantas ke seorang penjual es teh.

Gaduh kelakuan Miftah tersebut berujung pada pengunduran dirinya sebagai Utusan Khusus Presiden.

Lantas, masih perlukan seorang utusan khusus presiden?

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, adanya utusan khusus presiden menjadi beban bagi pemerintah dan keuangan negara. Sebab, struktur yang ada dilingkaran Presiden Prabowo Subianto terlalu obesitas.

Dedi mencontohkan adanya kantor staf presiden dan kantor komunikasi publik. Menurutnya, dua hal ini sudah tumpang tindih dan tidak jelas.

"Kemana arah kontribusi mereka terhadap presiden? belum lagi nanti kalau disandingkan dengan dewan pertimbangan presiden," ucap Dedi saat dihubungi, Jumat (6/12).

Kemudian, Prabowo menambahkan satu lagi struktur yang disebut utusan khusus presiden. Menurut Dedi, hal ini bakal menimbulkan beban baru karena mestinya tidak diperlukan.

"Ini tentu rumit selain punya beban bagi pemerintah dan bagi keuangan negara, tentu akan punya beban juga bagi presiden, karena kalau presiden tidak memanfaatkan mereka, baik itu dalam skala pengmambil putusan atau apa?" ujarnya.

"Maka keberadaan mereka mestinya tidak diperlukan, tidak saja diperlukan bagi presiden, tapi tidak diperlukan secara struktur pemerintahan secara umum," sambungnya.

Dedi mencontohkan tugas Miftah Maulana yang berkaitan tentang urusan kerukunan agama dan sarana keagamaan. Padahal, secara teknis hal itu sudah dilakukan atau kewenangan Kementerian Agama.

"Tapi dengan utusan khusus ini akan memperumit kemenag khususnya kerja prasarana keagamaan, apa yang nanti dijadikan tinjauan atau sebagai pedoman kerja utusan khusus presiden," kata Dedi.

"Untuk memgambil kebijakan misalnya membangun konsolidasi terkait dengan keagamaan, sementara secara kekuasaan mereka tidak punya kewenangan karena kewenangan ada di kementerian agama, jadi ini cukup rumit," tambahnya.

Dedi mengatakan, Prabowo memang punya potensi bagus secara personal. Namun, melihat struktur yang ia bangun terkait tata kelola pemerintahan menjadi mengkhawatirkan lantaran hanya berpotensi menempatkan orang-orang berjasa pada dirinya dalam Pilpres 2024.

"Kalau tokoh tokoh seperti Miftah ini diberikan posisi lalu mengatasnamakan negara, mengatasnamakan presiden sementara sikap dan perangainya tidak menunjukkan adanya sikap atau representasi presiden ini kan bermasalah," tuturnya.

Masalah lain dari utusan khusus presiden adalah munculnya karakter yang tak bisa dijaga. Serta kepatuhan terhadap administrasi negara, misalnya soal laporan karta kekayaan.

"Jangan sampai karena ketidakpatuhan itu kita menormalisasi dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena ini sudah menunjukkan potensi tokoh tokoh semacam itu patuh pada laporan LHKPN," kata Dedi.

Dia pun khawatir posisi utusan khusus presiden dijadikan sebagai 'makelar' karena merasa dekat dengan Istana sebagai utusan khusus Presiden.

"Meskipun nantinya bisa saja menjadi makelar yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab yang diberikan presiden hanya mengandalkan kedekatan dengan presiden sehungga bisa melakukan manuver banyak hal itu yang saya kira cukup mengkhawatirkan," pungkasnya.

Pengunduran Diri

Sebelumnya, kinerja utusan khusus presiden menjadi sorotan publik setelah viralnya peristiwa Miftah Maulana Habiburrahman yang mengolok-olok pedagang es teh.

Kini Miftah memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.Miftah pun akhirnya mengundurkan diri sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Keberagaman.

Hal itu buntut dari viralnya kelakuan Miftah mengolok-olok seorang penjual es teh saat mengisi ceramah di Magelang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

"Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam... Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan," kata Miftah saat jumpa pers, Jumat (6/12).

"Keputusan ini saya ambil karena cinta, hormat dan tanggung jawab saya kepada Bapak Presiden Prabowo serta seluruh masyarakat Indonesia," kata Miftah.

Miftah mengatakan, keputusannya mengundurkan diri menjadi langkah awal baginya untuk terus berkontribusi kepada Indonesia.