Deretan Menteri Kontoversial Jelang 100 Hari Kabinet Prabowo

Ada Menteri yang tancap gas bekerja menjalankan presiden. Namun, tidak sedikit menteri yang memantik kontroversi

Menjelang 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sorotan publik tak hanya tertuju pada pencapaian menteri kabinet. Ada Menteri yang tancap gas bekerja menjalankan presiden. Namun, tidak sedikit menteri yang memantik kontroversi lewat pernyataan dan aksinya.

Aksi-aksi para menteri yang menuai kontroversi di antaranya polemik penggunaan kop surat kementerian, perdebatan soal anggaran jumbo dan isu pemberantasan judi online hingga pejabat yang berkata kasar ke pedagang es teh.

Deretan persoalan ini menjadi tantangan awal bagi Kabinet Merah Putih untuk menjaga kepercayaan publik.

Berikut anggota kabinet yang menuai kontroversi:

1. Natalius Pigai Minta Anggaran Rp20 T

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjadi sorotan setelah mengajukan permintaan penambahan anggaran jumbo untuk kementeriannya.

Pigai mengusulkan peningkatan anggaran Kementerian HAM dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun. Ia beralasan bahwa dana tersebut diperlukan untuk mengembangkan pusat-pusat pendidikan HAM di seluruh Indonesia, termasuk rencana pembangunan Universitas HAM bertaraf internasional.

Salah satu program yang diajukan Pigai adalah alokasi dana Rp100 juta per desa untuk program peduli HAM. Dengan total 83.000 desa, program ini memerlukan anggaran sekitar Rp8,3 triliun. Namun, program ini menuai kritik karena dianggap rawan penyelewengan, mengingat pengalaman sebelumnya dengan dana desa.

Pigai juga mengusulkan penambahan jumlah pegawai di Kementerian HAM dari 188 menjadi 2.544 orang, dengan estimasi kebutuhan anggaran Rp1,2 triliun untuk gaji dan tunjangan. Usulan ini menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi dan efisiensi penambahan pegawai dalam jumlah besar.

2. Yandri Susanto Undang Pejabat ke Haul Pakai Kop Kemendes

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menuai kontroversi setelah mengeluarkan surat resmi kementerian untuk mengundang pejabat daerah menghadiri acara haul ke-2 ibundanya.

Surat dengan kop resmi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut menimbulkan kritik karena dianggap menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

Menanggapi kritik tersebut, Yandri Susanto mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa.

"Tapi intinya dari acara itu tidak satu sen pun uang Kemendes yang saya gunakan, demi Allah demi Rasul, enggak ada," kata Yandri.

Usai insiden ini, Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya memberikan peringatan melalui grup WhatsApp kepada semua menteri Kabinet Merah Putih untuk berhati-hati menggunakan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri.

3. Budi Arie Setiadi dalam Kasus Judol Pegawai Komdigi

Budi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan kini menjabat sebagai Menteri Koperasi, terlibat dalam kontroversi terkait kasus judi online melibatkan mantan anak buahnya di Kementerian Kominfo.

Beberapa mantan pegawai Kementerian Kominfo, termasuk Adi Kuswanto (AK) dan Zulkarnaen Apriliantony, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi online. Mereka diduga terlibat dalam pengelolaan situs judi online saat masih bekerja di kementerian tersebut.

Budi Arie Setiadi telah menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Polri terkait kasus ini. Setelah diperiksa selama tujuh jam, Budi Arie menyatakan bahwa dirinya mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap praktik judi online dan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Budi mengaku merasa dikhianati oleh mantan anak buahnya yang terlibat dalam kasus ini. Ia menegaskan bahwa selama menjabat sebagai Menkominfo, dirinya berkomitmen memberantas judi online dan tidak mengetahui keterlibatan bawahannya dalam aktivitas ilegal tersebut.

4. Gelar Doktoer Bahlil Lahadalia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia sempat menghadapi isu mengenai penangguhan gelar doktornya oleh Universitas Indonesia (UI).

Dia pun memberikan klarifikasi terkait protes yang dilayangkan atas penganugerahan gelar S3 Doktor Bidang Kajian Strategis dan Global dari UI itu. Beberapa alumni UI meminta pengkajian ulang atas gelar untuk Bahlil Lahadalia tersebut.

Bahlil menegaskan bahwa persoalan tersebut adalah urusan internal kampus. "Saya nggak tahu itu, urusan internal kampus," kata Bahlil.

Bahlil memastikan bahwa dirinya telah menyelesaikan program S3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu mengikuti pembelajaran selama empat semester.

"Saya sudah 4 semester, kuliah datang, konsultasi, seminar, semuanya ada," tegas Bahlil.

Kritik terkait gelar doktor yang diberikan kepada Bahlil ramai di platform media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter). Pengguna akun @CakD3pp menyuarakan kejanggalan, menuding bahwa gelar tersebut diraih dalam waktu kurang dari dua tahun, sesuatu yang dianggap tidak lazim.

Meskipun demikian, Bahlil Lahadalia telah resmi meraih gelar S3 Doktor Bidang Kajian Strategis dan Global dari Universitas Indonesia, dengan predikat cumlaude.

5. Gus Miftah Hina Pedagang Es Teh

Selain menteri, eks utusan Presiden Prabowo yakni Miftah Maulana Habiburohman alias Gus Miftah sempat bikin geger.

Dalam sebuah acara di Magelang, Jawa Tengah Gus Miftah melontarkan kata-kata kasar kepada seorang pedagang es teh, yang kemudian menuai kritik luas dari masyarakat.

Akhirnya ia memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

"Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam... Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan," kata Miftah.