DPR Khawatir Serangan ke PDNS 2 Terkait Pemberantasan Judi Online

Penindakan terhadap sindikat judi online itu harus tidak hanya dilakukan saat ini, melainkan juga harus secara berkala.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah terus memperkuat upaya Pemblokiran Judi Online dan penegakan hukum, meskipun nilai transaksi dilaporkan menurun signifikan, demi melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.

Dugaan ini muncul setelah Kementerian Sosial mencocokkan data penerima bansos dengan data pemain judol milik PPATK yang mencatat transaksi mencapai Rp957 M.

Komisi III DPR menilai, sudah sepatutnya pemerintah dan aparat penegak hukum bertindak tegas.

Lebih dari Rp 1 trilun uang hasil judol yang masuk ke luar negeri.

Menko Polkam Budi Gunawan (BG) mengungkapkan, tiga prioritas pemerintah dalam menangani kasus judi online.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tegas menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam memberantas praktik judi online.

Menurut Komisi III DPR, kasus yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dibekingi orang kuat.

BSSN mengatakan, fenomena itu terjadi karena pengamanan siber terhadap aplikasi-aplikasi itu lemah.

nama-nama yang dikirimkan Satgas judi online atas permintaan dari kementerian/lembaga.

Dalam catatan TB Hasanuddin, di kurun waktu lima tahun ini selalu mendapat laporan adanya serangan cyber.

Menko Polhukam menegaskan sedang melakukan mitigasi untuk mengantisipasi dampak lanjutan pasca kebocoran data tersebut.

Peninjauan PDNS 2 juga telah tuntas dan tengah menunggu validasi dari BSSN untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keamanan data.

Kementerian PUPR mengakui ada data yang hilangnya akibat peretasan PDNS 2 beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi I DPR RI RI Sukamta kembali mempertanyakan mengenai hal ini karena Pemerintah belum juga memberi jawaban yang pasti.

Hokky Situngkir akan menjadi pengganti Semuel Abrijani Pangerapan yang mundur sebagai Dirjen APTIKA.

Sesuai instruksi Presiden Jokowi, proses pemulihan fokus kepada data untuk pelayanan masyarakat.

Sebanyak 86 layanan pemerintah sudah aktif pasca terkena serangan ransomware.