Di Hadapan Eseleon 1, SYL Berani Pasang Badan

SYL disebut bersama-sama Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta

"Untuk tuntutan hari Jumat tanggal 28 (Juni) 2024 jam 13.30 WIB,” ujar hakim ketua Rianto

SYL berkelih tidak mengetahui adanya urunan dana tersebut

Ketua Umum (Ketum) NasDem Surya Paloh sudah lelah dengan pemberitaan SYL

SYL pun mengingatkan bahwa antara Partai NasDem dengan ormas yang dikelolanya memiliki pembeda yang jelas.

Selama empat tahun berlangsung, total urunan di Badan Penyelidik dan Pengembangan SDM Kementan untuk SYL mencapai miliaran rupiah.

Posisi SYL sebagai menteri maka wajar jika memberikan sumbangan lebih besar

SYL rekrut cucunya jadi staf ahli di Kementan dengan gaji Rp10 juta per bulan

Saksi diminta menyelesaikan pembelian permata tersebut.

Surya Paloh mengaku tak habis pikir dengan kadernya yang melakukan korupsi. Padahal, NasDem sudah mengampanyekan politik tanpa mahar.

Sederet fakta mengejutkan terungkap dalam persidangan lanjutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Penyerahan uang itu dilakukan atas izin Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses pengadaan asam format di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021. Penyelidikan ini terkait dugaan korupsi fasilitas pengolahan karet yang merugikan negara.

Pemanggilan ini dilakukan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan SYL.

KPK terus mengusut tuntas kasus Korupsi Kementan Asam Formiat, kini mendalami peran rekanan pengadaan asam formiat yang diduga terlibat penggelembungan harga. Siapa saja yang terseret?

Presiden Prabowo Subianto bercerita mengusulkan Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian saat Joko Widodo masih menjadi Presiden.

Fathroni diperiksa penyidik pada Kamis (27/3) kemarin.

KPK curiga Syahrul Yasin Limpo (SYL) membayar jasa firma hukum Visi Law Office menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi.

Johanis beralasan, jika hasil pemeriksaan disampaikan kepada publik, maka calon tersangka kemungkinan akan menghilangkan alat bukti.

Dalam BAP Panji, SYL dituding meminta fee sebesar 20 persen di tiap satuan kerja (satker) Kementan.

Syahrul menegaskan, tidak pernah ada penyampaian langsung dari dirinya untuk memeras anak buahnya.

Uang tersebut pun memang diperuntukkan keperluan pribadi Syahrul sewaktu menjabat di Mentan.

Keduanya dinilai telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

SYL tidak tahu bagaimana proses pelaksanaannya karena sedang dinas di luar negeri.