LIVE

Delapan Daerah di Banten Disanksi Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Selain 8 kota/kabupaten di Provinsi Banten, Kementerian LHK juga menjatuhkan sanksi serupa terhadap 306 daerah di seluruh Indonesia.

kementerian lhk
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan 73,33 persen tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Provinsi Lampung masih belum memenuhi ...
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan 73,33 persen tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Provinsi Lampung masih belum memenuhi ... (© 2024 planet.merdeka.com)

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI menjatuhkan sanksi administrasi paksaan terhadap 8 kota/kabupaten di Provinsi Banten. Sanksi diberikan berdasarkan hasil temuan buruknya tata kelola sampah hingga mencemari dan merusak lingkungan.

"Semuanya akan kami terbitkan paksaan pemerintahnya di bulan Februari mungkin karena ini sedang jalan tahapan-tahapannya," terang Menteri LHK RI, Hanif Faisol Nurofiq di kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan, Senin (13/1). 

Selain 8 kota/kabupaten di Provinsi Banten, Kementerian LHK juga menjatuhkan sanksi serupa terhadap 306 daerah di seluruh Indonesia.

Untuk daerah yang tempat pengelolaan sampahnya terkena administrasi paksaan harus dihentikan. Kementerian LHK akan menyetop semua dan memberikan paksaan ke pemerintah daerah.

"Bahkan mungkin beberapa kabupaten sudah naik ke penyidikan, tidak hanya paksaan pemerintah ada tersangka di sana," jelas dia.

Termasuk diantaranya penetapan tersangka mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Tihar Sopian.

"Ya jadi kita semuanya bukan berarti hanya Banten, tetapi hampir semua kabupaten kota, kita telah dalami dalam waktu segera kita akan terbitkan paksaan pemerintah yang memberikan arahan. Kepada semua kabupaten kota untuk melakukan tata kelola sampah dengan baik dan berwawasan lingkungan," tutup Hanif.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
K
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Viral Anggaran Air Mineral Rp 1,1 Miliar, Pemkot Medan Buka Suara

{{caption}}
Dari Sunda Kelapa, hingga Batavia, Siapa Penemu Nama Jakarta?

{{caption}}
Sambangi Asmat, Wapres Gibran Tanam Pohon Cemara di Katedral Salib Suci

{{caption}}
Genjot Ekonomi Baru, Danantara Sasar Konser Musik hingga Sport Tourism

{{caption}}
DPR Setujui Ribuan Motor Listrik BGN Dihibahkan ke Guru Honorer

{{caption}}
Operasional MBG Depok Berhenti Sementara, Pekerja Dapur Ikut Diliburkan

Topik Terkait
{{caption}}
Proses Hukum TPST Bantargebang Naik ke Penyidikan, KLH Serius Tangani Pencemaran

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengumumkan proses hukum terhadap pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang akan naik ke tahap penyidikan, menandai keseriusan pemerintah menangani pencemaran lingkungan.

Jakarta
{{caption}}
KLH/BPLH Ancam Sanksi Hukum Penanganan Sampah di Daerah yang Lalai

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) tidak akan segan menjatuhkan sanksi hukum penanganan sampah bagi daerah yang abai. Langkah ini diambil setelah evaluasi Adipura mengungkap banyak 'Kota Kotor' dan data sampah nasi

sanksi hukum
{{caption}}
Kementerian Lingkungan Hidup Jatuhkan Sanksi Administratif untuk Pengelolaan TPA Kudus

Pemerintah Kabupaten Kudus akan segera menerima sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang belum sesuai standar, mendorong perbaikan signifikan.

Sanksi TPA Kudus
{{caption}}
Kementerian Lingkungan Hidup Kirim Surat Peringatan ke 306 Kepala Daerah, Ini Masalahnya

Kementerian LH meminta, pemerintah daerah di seluruh Indonesia segera memperbaiki pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.

sampah
{{caption}}
Menteri LHK Tegaskan Pengelolaan Sampah Rest Area Tol Trans Jawa Jelang Nataru 2025/2026

Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq menginspeksi tujuh rest area strategis Tol Trans Jawa, menegaskan pentingnya Pengelolaan Sampah Rest Area untuk antisipasi lonjakan volume sampah saat libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

hanif faisol nurofiq
{{caption}}
NPAP Harap Perpres Wajibkan Produsen Tangani Sampah Plastik, Target Kelola Limbah 100% di 2029

Platform NPAP menantikan Perpres yang akan mewajibkan produsen bertanggung jawab atas sampah plastiknya, mengubah EPR sukarela menjadi wajib demi target pengelolaan limbah 100% pada 2029.

ekonomi sirkular
{{caption}}
Komitmen Kementerian LHK, Astra dan UGM Perkuat Hutan Karbon Produktif

Langkah ini juga upaya menurunkan gas rumah kaca hingga 30 persen sesuai dengan progam Aspirasi Keberlanjutan Astra 2030.

kementerian lhk
{{caption}}
Deputi Gakkum KLH/BPLH Segel PT BPE di Tangerang Akibat Pelanggaran Lingkungan Serius

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum LH) KLH/BPLH menyegel PT BPE di Tangerang setelah ditemukan pelanggaran lingkungan serius, termasuk pembuangan limbah B3 ilegal dan pencemaran udara. Penyegelan PT BPE ini merupakan tindak lanjut adua

industri oli bekas
{{caption}}
Kementerian Lingkungan Hidup Segel Pabrik Oli Bekas Ilegal di Tangerang

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel pabrik pengolahan oli bekas ilegal di Tangerang karena melanggar aturan pengelolaan limbah B3, menyoroti seriusnya masalah Penyegelan Pabrik Oli Bekas Ilegal dan dampak lingkungannya.

banten
{{caption}}
KLH Segel Perusahaan Pengelola Limbah B3 Ilegal di Tangerang

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan penyegelan perusahaan limbah B3 ilegal di Tangerang. Tindakan tegas ini diambil setelah ditemukan pelanggaran serius yang mencemari lingkungan.

banten
{{caption}}
Menteri Lingkungan Hidup Serukan Pertobatan Ekologis untuk Atasi Krisis Lingkungan Global

Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mendorong seluruh elemen masyarakat untuk melakukan Pertobatan Ekologis sebagai solusi mendesak menghadapi krisis lingkungan global yang mengancam bumi.

hari lingkungan hidup sedunia
{{caption}}
Warga Keluhkan Polusi Asap Pabrik Timah Tangerang, Kesehatan Terancam Selama 23 Tahun

Warga Desa Kadu, Curug, Kabupaten Tangerang resah akibat Polusi Asap Pabrik Timah Tangerang dari perusahaan pengelola limbah B3 yang beroperasi 24 jam, menyebabkan gangguan kesehatan serius dan pencemaran lingkungan.

desa kadu curug
{{caption}}
DLH Kaltim Perketat Izin Limbah Usaha, Jaga Ekosistem Sungai dari Pencemaran

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim memperketat Pengetatan Izin Limbah Usaha bagi industri demi menjaga kelestarian ekosistem sungai dan kesehatan masyarakat dari dampak pencemaran yang berpotensi terjadi.

baku mutu