BGN Dorong SPPG Pasok Kebutuhan MBG dari Produk Lokal, Perkuat Ekonomi Daerah
Badan Gizi Nasional (BGN) mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memprioritaskan pasokan program Makanan Bergizi (MBG) dari produk lokal, langkah strategis untuk memperkuat ekonomi daerah.
Badan Gizi Nasional (BGN) secara aktif mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengoptimalkan penggunaan produk lokal dalam memenuhi kebutuhan program Makanan Bergizi (MBG). Langkah ini bertujuan untuk memastikan dana program tidak mengalir ke luar daerah, melainkan berputar di wilayah setempat. Kebijakan ini ditekankan oleh Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, di Banda Aceh, pada Sabtu (17/1).
Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi BGN untuk tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi bagi penerima manfaat, tetapi juga untuk memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional. Dengan memprioritaskan pasokan dari dalam daerah, diharapkan sektor pertanian dan peternakan lokal dapat diberdayakan secara maksimal. Sony Sanjaya menegaskan pentingnya menjaga perputaran uang program di daerah asal.
Penerapan kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan efek domino yang menguntungkan bagi masyarakat dan pelaku usaha di setiap daerah. BGN melihat potensi besar dalam program MBG untuk menjadi motor penggerak ekonomi, terutama bagi petani dan peternak lokal. Hal ini sekaligus menjadi upaya nyata dalam membangun kemandirian ekonomi daerah.
Manfaat Ekonomi dari Prioritas Produk Lokal
Sony Sanjaya menyoroti dampak finansial signifikan jika pasokan kebutuhan MBG didatangkan dari luar daerah. Sebagai ilustrasi, ia menyebutkan kebutuhan telur untuk program MBG di Kabupaten Pidie yang mencapai angka fantastis Rp100 miliar per tahun. Apabila telur tersebut terus dipasok dari luar wilayah, maka seluruh dana sebesar itu akan beredar di luar Kabupaten Pidie, tanpa memberikan kontribusi langsung pada ekonomi lokal.
Kondisi serupa juga berlaku untuk kebutuhan pokok lainnya yang diperlukan dalam program MBG. Jika suatu daerah tidak mampu menyediakan pasokan kebutuhannya sendiri dan terus bergantung pada produk dari luar, maka daerah tersebut akan mengalami kerugian ekonomi yang substansial. Ini secara langsung akan menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, karena potensi perputaran uang hilang.
Oleh karena itu, BGN meminta satuan tugas program MBG di setiap daerah untuk secara proaktif mendorong SPPG agar menjaga rantai pasok kebutuhan dari daerah sendiri. Upaya ini merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk program gizi benar-benar memberikan manfaat ganda, yaitu gizi optimal dan penguatan ekonomi lokal.
Potensi Besar Program MBG Dukung Ekonomi Aceh
Di Provinsi Aceh sendiri, cakupan program MBG sangat luas, dengan total 553 unit SPPG yang melibatkan lebih dari 28 ribu pekerja. Jumlah penerima manfaat program Makanan Bergizi di Aceh mencapai sekitar 1,7 juta orang, menunjukkan skala program yang masif.
Dengan asumsi biaya program MBG sebesar Rp10 ribu per orang setiap hari, pemerintah mengucurkan dana lebih dari Rp17 miliar setiap harinya khusus untuk wilayah Aceh. Angka ini menggambarkan potensi ekonomi yang luar biasa jika dana tersebut dapat berputar sepenuhnya di dalam provinsi.
Apabila seluruh kebutuhan program MBG, mulai dari beras, sayuran, buah-buahan, hingga daging, dapat dipasok dari dalam daerah Aceh, maka dana sebesar Rp17 miliar tersebut tidak akan keluar dari provinsi ujung barat Indonesia ini. Hal ini akan secara signifikan memberdayakan sektor pertanian dan peternakan lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Program MBG dirancang untuk memberdayakan petani dan peternak setempat, memastikan mereka menjadi bagian integral dari rantai pasok. Kehadiran program ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi perkembangan sektor pangan lokal, sekaligus menjamin ketersediaan gizi bagi anak-anak penerima manfaat.
Sumber: AntaraNews