Begini Terobosan Ganjar Mengatasi Masalah Masyarakat Jateng saat Jadi Gubernur

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meresmikan Rumah Rakyat, mendekatkan Layanan Aduan Warga Jawa Tengah ke cabang dinas demi respons pemerintah yang lebih cepat dan merata terhadap keluhan masyarakat.

Sepanjang 2025, Diskominfo Karawang menerima 6.360 aduan masyarakat melalui platform digital, mendorong Bupati Aep Syaepuloh menekankan pentingnya responsivitas di era digital.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengajak warganya memanfaatkan Aplikasi Lapor Diskominfo untuk aduan. Ketahui bagaimana platform ini mempermudah komunikasi publik dan solusi masalah.

Program 'Lapor Mas Wapres' digagas Gibran setelah ditunjuk menjadi Plt Presiden menggantikan Presiden Prabowo Subianto selama lawatan dua pekan ke luar negeri.

Aksi saling kritik antar Capres saat debat dengan sub tema pelayanan publik terjadi

Capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD membuka ruang bagi masyarakat untuk bisa secara langsung melaporkan masalah kepada presiden.

Sejumlah program menjadi kunci Jateng meraih penghargaan sebagai provinsi Good Governance.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti kritik sosial film "Ghost in the Cell" karya Joko Anwar di Bulan Bung Karno 2026, menyebutnya cerminan perlawanan terhadap kapitalisme.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP Ancol, memicu sorotan publik terhadap konsolidasi internal partai.

PDI Perjuangan menggelar Rakernas 2026 di Ancol, Jakarta, untuk membahas berbagai isu krusial yang menjadi sorotan masyarakat, termasuk kebebasan berbicara dan sistem Pilkada.

PDI Perjuangan secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap Pilkada Langsung. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyoroti pentingnya mekanisme ini untuk menentukan pemimpin daerah dan menghindari perdebatan yang sudah usai secara konstitusional.

Rakernas PDIP 2026 membahas Pilkada langsung, dinamika geopolitik global, serta isu kebencanaan nasional sesuai arahan Ketua Umum Megawati.

Sejumlah tokoh nasional, mulai dari Hasto Kristianto hingga Rocky Gerung, turut meramaikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, menarik perhatian publik.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan **posisi PDIP sebagai partai penyeimbang** bukan sikap abu-abu, melainkan objektif-proporsional. Simak bagaimana PDIP akan bersikap terhadap pemerintah hingga 2029.