Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pengelolaan Sampah TPA Burangkeng Bekasi Lumpuh Imbas Krisis BBM, Begini Kondisinya

{{caption}}
Eks Polisi yang Tembak Mati Siswa SMKN 4 Semarang Edarkan Narkoba dari Lapas

{{caption}}
Damkar Geram 'Prank' Kebakaran, Laporkan Pelaku Diduga Debt Collector Pinjol

{{caption}}
KPK Tegaskan Berwenang Buat Kajian Parpol: Murni untuk Pencegahan Korupsi

{{caption}}
Gunung Semeru Erupsi, Awan Panas Guguran Meluncur hingga 4,5 Km

{{caption}}
Update Kasus SK PNS Palsu di Gresik, Polisi Kantongi Identitas Pelaku Utama

Topik Terkait
{{caption}}
Bawaslu Segera Putuskan Kasus Video Prabowo Dukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin: Sudah Dapat Titik Temu

Jika dalam penelusuran ditemukan dugaan pelanggaran, Bawaslu akan menindaklanjuti-nya sesuai prosedur.

{{caption}}
Bawaslu Telusuri Video Presiden Prabowo Endorse Pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin

Apabila berdasarkan hasil penelusuran tersebut ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka selanjutnya akan diproses dalam penanganan pelanggaran.

{{caption}}
Bakal Cagub Jakarta Belum Ditetapkan Sudah Keliling, KPU Ingatkan Jangan Curi Start Kampanye

Saat disinggung mereka menolak disebut kampanye, namun hanya silaturahmi.

{{caption}}
Di Sidang MK, Bawaslu Klaim Tak Temukan Pelanggaran Jokowi Bagi-Bagi Bansos di Jateng

Saksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.

{{caption}}
Kampanye di Media Sosial Saat Masa Tenang Pemilu Dilarang, Bawaslu akan Gelar Patroli Siber

Patroli siber itu bertujuan untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye dalam media sosial yang terdaftar

{{caption}}
Jokowi Benar-Benar Tak Ikut Kampanye, Ini Respons Ganjar

Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.

{{caption}}
Jokowi: Saya Tidak akan Berkampanye

Hal ini disampaikan Jokowi menjawab kabar yang menyebutkan dirinya akan ikut kampanye akbar terakhir pada 10 Februari 2024.

{{caption}}
Bawaslu Ingatkan Menteri Jadi Tim Kampanye Hati-Hati Dalam Tugas Kenegaraan

Bagya mengakui teguran itu sudah disampaikan ke Presiden. Namun, Bagya enggan menjelaskan teguran itu.

{{caption}}
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu

Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.

{{caption}}
Jokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.

{{caption}}
Jokowi: Presiden Boleh Berkampanye, Boleh Memihak!

Begitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye

{{caption}}
Bawaslu Terbitkan Imbauan buat Partai Politik Peserta Pemilu Cegah Pelanggaran Kampanye

Melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

{{caption}}
Alih Fungsi Rumah Dinas Sekda Tangerang Jadi Kantor Bawaslu, Perkuat Pengawasan Pemilu

Bekas rumah dinas Sekretaris Daerah Kota Tangerang kini resmi dialihfungsikan menjadi Kantor Bawaslu Kota Tangerang, langkah strategis ini bertujuan memperkuat pengawasan Pemilu dan integritas demokrasi.

{{caption}}
Perkuat Demokrasi, Bawaslu Gorontalo Utara Matangkan Konsolidasi Demokrasi di Luar Tahapan Pemilu

Bawaslu Gorontalo Utara memperkuat Konsolidasi Demokrasi di luar tahapan pemilu, membahas isu strategis seperti politik uang dan hoaks demi kualitas demokrasi yang lebih baik.

{{caption}}
Tahukah Anda? Bawaslu Sulsel Perkuat Digitalisasi Pengawasan Pemilu, Siap Hadapi Tantangan Era Teknologi!

Bawaslu Sulsel perkuat digitalisasi pengawasan pemilu dan sinergi Sentra Gakkumdu untuk penegakan hukum kepemiluan yang lebih efektif di era transformasi teknologi. Apa saja tantangannya?

{{caption}}
Bawaslu RI Terima Kritik Pedas: Mengapa Evaluasi SDM Bawaslu di Sulsel Jadi Kunci Pengawasan Pemilu?

Bawaslu RI serius melakukan Evaluasi SDM Bawaslu di Sulawesi Selatan, menerima kritik demi perbaikan pengawasan pemilu. Apa saja poin penting yang disoroti?

{{caption}}
KPK Tindak Lanjuti Dugaan Korupsi Fantastis Ketua Bawaslu RI, Apa Kata Rahmat Bagja?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius menindaklanjuti dugaan korupsi yang menyeret Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja terkait proyek Command Center dan renovasi gedung. Akankah terbukti?

{{caption}}
Bawaslu Mentawai Diminta Cepat Olah Data Pemilih, Mengapa Wilayah Kepulauan Punya Tantangan Unik?

Bawaslu RI mendesak Bawaslu Mentawai segera olah Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan rapikan arsip. Tantangan geografis Kepulauan Mentawai memerlukan perhatian khusus dalam pengawasan.

{{caption}}
MK Tegaskan Kepastian Hukum, Audit Kerugian Negara Wewenang Eksklusif BPK

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang diputus pada Senin, 9 Februari 2026.

{{caption}}
Dasco Jelaskan Alasan Pembahasan Revisi UU Pemilu Tak Bisa Buru-Buru, Berpotensi Kembali Digugat ke MK

Menurut Dasco, apabila pembahasan Undang-Undang dipaksakan dan terburu-buru, maka berpotensi kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

{{caption}}
Jimly Asshiddiqie Tegaskan Pentingnya Independensi Kekuasaan Kehakiman Jaga Demokrasi

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyoroti krusialnya Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai penyeimbang eksekutif-legislatif demi merawat demokrasi dan negara hukum Indonesia.

{{caption}}
Jimly Ashhiddiqie Tekankan Pentingnya Independensi Kehakiman untuk Demokrasi Hukum

Ketua MK pertama, Jimly Ashhiddiqie, menyerukan pentingnya menjaga independensi kehakiman demi keberlanjutan demokrasi hukum Indonesia, bahkan di tengah kondisi kesehatan yang menantang.

{{caption}}
Soroti 'Ruang Gelap' Syarat Layanan Seluler, Hakim Saldi Isra Bawa Kartu Perdana ke Sidang MK

Dalam persidangan yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (16/4), Saldi bahkan membawa langsung bukti fisik berupa kartu perdana.

{{caption}}
MK Tolak Uji UU Polri, Permohonan Masa Jabatan Kapolri Dinilai Kabur

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji Undang-Undang Polri terkait masa jabatan Kapolri, menyatakan permohonan tidak jelas dan kabur.