Sorot
{{caption}}
Brian Brobbey Tenggelamkan Duet Striker Swedia Bernilai Rp 4,3 Triliun

{{caption}}
Isi Percakapan di Telepon Genggam Sony Sonjaya yang Dibongkar Jaksa

{{caption}}
Dudung Tegaskan MBG Tetap Lanjut: Pemerintah Evaluasi dan Benahi Tata Kelola

{{caption}}
Prabowo Dorong Akademi Olahraga, Bina Calon Atlet Sejak Usia 8 Tahun

{{caption}}
Kesaksian Warga Sebelum Istri Tewas Dicekik Suami

{{caption}}
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

Topik Terkait
{{caption}}
Pemerintah Pastikan Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Berlanjut Hingga April

Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng terus digulirkan pemerintah melalui Bapanas dan Bulog hingga April 2026, menjangkau jutaan keluarga untuk meringankan beban ekonomi.

{{caption}}
Pemerintah Salurkan Bantuan Pangan Beras dan MinyaKita untuk 33,2 Juta KPM, Antisipasi Ramadhan 2026

Pemerintah Indonesia segera menyalurkan Bantuan Pangan Beras dan MinyaKita kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat menjelang Ram

{{caption}}
Tahukah Anda? 18,27 Juta Warga Terima Bantuan Beras Minyakita: Bapanas Pastikan Jangkau Wilayah 3TP

Pemerintah melalui Bapanas dan Bulog salurkan Bantuan Beras Minyakita Oktober-November 2025 untuk 18,27 juta PBP, meringankan beban ekonomi warga hingga wilayah 3TP.

{{caption}}
Siap-Siap, Pemerintah Tambah Bansos untuk 30 Juta Keluarga Penerima Manfaat Akhir Tahun Ini

Meski begitu, Airlangga belum dapat merinci besaran anggaran yang disiapkan lantaran kebijakan tersebut karena masih dalam tahap finalisasi.

{{caption}}
Tahukah Anda? Pemerintah Siapkan Rp13,9 Triliun untuk Bantuan Pangan Beras bagi 18,2 Juta Keluarga

Pemerintah Indonesia mengalokasikan Rp13,9 triliun untuk Bantuan Pangan Beras selama empat bulan, menjangkau 18,2 juta keluarga. Simak detail penyalurannya!

{{caption}}
Cara Cek Penerima Bansos BPNT Juni–Juli 2025, Syarat dan Jadwal Cair Sebesar Rp400.000

Setiap keluarga penerima berhak mendapatkan 20 kilogram beras dan bantuan tunai sebesar Rp400.000.

{{caption}}
Presiden Prabowo Setuju Bantuan Pangan Selama 6 Bulan, Ini Tujuannya

Database penerima bantuan pangan beras di 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi.

{{caption}}
Jokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros

Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.

{{caption}}
Jokowi: Negara Lain Tidak Ada Bantuan Pangan Beras Seperti Indonesia

Nantinya masing-masing keluarga mendapat 10 kg beras per bulan.

{{caption}}
Menko Airlangga Temui Warga Indramayu, Pastikan Bansos Pemerintah Jalan Terus

Dia memastikan, seluruh penduduk Indonesia yang terdata sebagai penerima bantuan akan menerima beras dan uang hingga Juni 2024 nanti.

{{caption}}
FOTO: Menko Airlangga Bagikan 2.200 BLT El Nino ke Warga Kabupaten Bogor

Penyaluran BLT tersebut bertujuan agar daya beli di masyarakat tetap terjaga di tengah dampak fenomena El Nino.

{{caption}}
Realisasi Penyaluran BLT El Nino Sebesar Rp400.000 Sudah 85 Persen

BLT khusus akibat dampak El Nino ini dimulai sejak September, dan akan berakhir pada Desember.

{{caption}}
Hasan Nasbi Tegaskan Bukan Waktu Tepat Provokasi Pemerintah di Tengah Dinamika Global

Mantan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan provokasi terhadap pemerintah tidak tepat dilakukan saat ini, menekankan pentingnya persatuan nasional di tengah ketidakpastian global.

{{caption}}
Hasto Kristiyanto Tegaskan Pentingnya Institusionalisasi Partai di Forum CALD

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya institusionalisasi partai dalam forum internasional CALD di Filipina, mengungkap kunci ketahanan partai menghadapi tekanan politik.

{{caption}}
Bamsoet: Usulan KPU Jadi Cabang Kekuasaan Keempat Perlu Kajian Mendalam

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.

{{caption}}
Pencairan Dana Parpol Kudus 2026 Tertunda, Menanti LHP BPK

Pencairan Dana Parpol Kudus tahun 2026 senilai Rp2,57 miliar masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya, memastikan akuntabilitas anggaran.

{{caption}}
NasDem Kabupaten Bogor Resmikan Kantor Baru, Perkuat Konsolidasi Pasca-Pemilu

Partai NasDem Kabupaten Bogor meresmikan kantor baru di pusat perkantoran Pemkab Bogor, menandai penguatan konsolidasi dan kebangkitan partai pasca-Pemilu 2024.

{{caption}}
Bantuan Operasional Bawaslu KPU Palu Diharapkan Tingkatkan Kinerja Penyelenggara Pemilu

Pemerintah Kota Palu menyerahkan bantuan operasional kepada Bawaslu dan KPU, diharapkan mampu meningkatkan kinerja lembaga penyelenggara Pemilu demi demokrasi yang lebih baik di Palu.

{{caption}}
Menko Airlangga: Singapura Dukung Ekspor Satu Pintu PT Danantara Sumberdaya Indonesia

Dari pertemuan bersama Singapura tersebut, juga turut dibahas soal penguatan rantai pasok (supply chain).

{{caption}}
Kenaikan BI Rate Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional di Tengah Gejolak Global

Bank Indonesia memutuskan Kenaikan BI Rate sebesar 25 basis poin. Langkah ini dinilai strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dari volatilitas keuangan global dan depresiasi rupiah.

{{caption}}
Pemerintah Targetkan Ratifikasi IEU-CEPA Rampung Semester II 2026, Perkuat Ekonomi Indonesia-UE

Pemerintah Indonesia menargetkan Ratifikasi IEU-CEPA selesai pada semester kedua 2026, membuka jalan bagi penguatan hubungan ekonomi dan perdagangan strategis dengan Uni Eropa.

{{caption}}
Ratifikasi IEU-CEPA Ditargetkan Rampung Semester II 2026, Perkuat Hubungan Ekonomi Indonesia-Uni Eropa

Pemerintah menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA selesai pada semester II 2026, membuka peluang besar bagi hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa serta meningkatkan daya saing ekspor nasional.

{{caption}}
Di Forum BESF, Menko Airlangga Pede Ekonomi Digital RI Bisa Tembus USD 600 Miliar pada 2030

Airlangga mengatakan Indonesia saat ini menjadi pemain utama dalam ekonomi digital ASEAN dengan kontribusi sekitar 40% dari total nilai ekonomi digital kawasan.

{{caption}}
Wajib! Pelaporan Ekspor DSI Dimulai 1 Juni 2026, Ini Komoditasnya

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam wajib melakukan Pelaporan Ekspor DSI melalui sistem CEISA 4.0, demi pengawasan data yang lebih akurat dan mencegah praktik curang.